HAMPARAN PERAK, JAYA POS – Skandal pupuk subsidi mengguncang 20 Desa di Kecamatan Hamparan Perak dan Labuhan Deli,Sumatera Utara. Para petani yang seharusnya mendapatkan pupuk untuk mengolah lahan mereka justru dibiarkan kelaparan, bukan karena ketiadaan pupuk,tetapi karena kebijakan yang di duga sewenang-wenang dari KUPT Hamparan Perak,Martin Siregar.
Dari hasil investigasi di lapangan,ditemukan fakta mengejutkan.Seorang petani yang ditemui di pinggir sawah mengungkapkan bahwa surat pengambilan pupuk subsidi tidak ditandatangani oleh kepala KUPT , membuat petani kehilagan hak mereka. “Boro-boro ada pupuk,suratnya aja nggak ditandatangani” ujar seorang petani dengan nada geram.
Pupuk Mahal,Petani Tercekik
Ironisnya,di desa tetangga,pupuk subsidi memang tersedia,tetapi harganya melambung hingga145.000-150.000 per sak! Harga yang seharusnya dikendalikan justru semakin mencekik petani kecil. “Kami ini petani kecil,kalau harga segitu bagaimana kami mau bertani?” Keluh warga.
Tudingan kepada kepala KUPT disengaja?
Banyak petani kini mempertanyakan motif kepala KUPT yang enggan menandatangani surat pengambilan pupuk.
Apakah ada permainan kotor? Apakah ada keuntungan pribadi di balik kelangkaan pupuk ini?
“Kami ingin pak Presiden dan Menteri Pertanian turun langsung ke Hamparan Perak ! Jagang biarkan petani jadi korban mafia pupuk .kalau memang kepala KUPT terbukti menyulitkan rakyat ,pecat dia” tegas deorang petani yang merasa merugikan.
Desakan investigasi dan Tindakan Tegas
Dkandal ini harus diusut tuntas.pemerintah harus segera mengambil langkah untuk menyelidiki dugaan permainan di balik langkanya pupuk subsidi dan harga yang tidak masuk akal.jika benar ada mafia pupuk yang bermain,rakyat menuntut hukuman seberat-beratnya!
Sampai kapan petani harus menjerit? Sampai kapan kebijakan menyengsarakan rakyat kecil terus di biarkan?
Ini saatnya Presiden dan Menteri Pertanian bertindak tegas! Jagan sampai skandal pupuk ini menjadi bukti nyata bahwa negara gagal melindungi petaninya sendiri!
Beberapa kali mendatangi kantor KUPT di Hamparan Perak untuk dikonfirmasi kepada Kepala KUPT, Martin Siregar, selalu tidak ada ditempat. (Horas Limbong)
