SOLOK SELATAN, JAYA POS – Komisi I DPRD Kabupaten Solok Selatan menggelar rapat kerja lanjutan bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam rangka pembahasan awal Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Rapat yang digelar di Ruang Utama DPRD Solok Selatan pada Rabu hingga Jumat, 24–26 September 2025, berlangsung lancar dan konstruktif.
Sekretaris DPRD Solok Selatan, H. Hamudis, S.Pd., M.M., menjelaskan kepada Jaya Pos bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD terkait jadwal kegiatan rapat-rapat Komisi dalam masa persidangan pertama tahun 2025–2026.
“Rapat kerja Komisi I kali ini melibatkan sejumlah OPD mitra yang berkaitan langsung dengan urusan pemerintahan, seperti Dinas Dukcapil, para Camat, serta kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah,” jelas Hamudis.
Ia menambahkan, secara keseluruhan terdapat 21 OPD mitra kerja yang terbagi sesuai dengan ruang lingkup kerja komisi masing-masing. Komisi I fokus pada pemerintahan, Komisi II pada pembangunan, dan Komisi III menangani bidang administrasi.
Sementara itu, Anggota DPRD Solok Selatan dari Fraksi PAN, Erwin Ali, S.Sos., M.M., menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui forum resmi di DPRD.
“Kami bekerja bukan untuk diri sendiri, melainkan sebagai wakil rakyat yang digaji oleh rakyat, untuk rakyat. Maka sudah sepatutnya kami bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, dan amanah,” tegas Erwin, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PAN Solok Selatan.
Lebih lanjut, Erwin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mempercayakan perjuangan aspirasi kepada lembaga DPRD. Ia menekankan pentingnya sinergi antara wakil rakyat dan masyarakat dalam mengawal isu-isu strategis, termasuk persoalan tenaga honorer yang saat ini menjadi sorotan di Solok Selatan.
“Masalah tenaga honorer sedang kami perjuangkan hingga ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian PAN-RB dan BKN. Kami terus melakukan pengawalan agar ada solusi yang adil, sesuai dengan peraturan dan kemampuan fiskal daerah,” ujarnya.
Dengan semangat kolaboratif, Erwin optimistis DPRD Solok Selatan dapat terus menjadi lembaga yang responsif dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (EA)
