BULU CINA, JAYA POS — Proyek Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan di Desa Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, yang bersumber dari APBD Deli Serdang Tahun Anggaran 2025, kini menuai sorotan tajam.
Pasalnya, bagian sayap kanan jembatan menuju Dusun 20 terlihat tumbang, meski pekerjaan tersebut baru dikerjakan sekitar November 2025. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana kualitas pekerjaan dan pengawasan proyek yang menggunakan uang rakyat tersebut?
Pantauan wartawan Jaya Pos, Senin (14/9/2026), memperlihatkan kondisi sayap jembatan yang mengalami kerusakan. Yang lebih mengundang tanda tanya, pada bagian konstruksi yang terlihat di lokasi diduga terdapat penggunaan bambu sebagai tiang/penyangga, sementara penggunaan besi sebagai bagian pengikat atau tulangan juga dipertanyakan.
Jika benar terdapat material yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, persoalan tersebut tentu tidak boleh dianggap sepele. Sebab, proyek tersebut dibiayai dengan uang negara melalui APBD Kabupaten Deli Serdang.
Berdasarkan informasi pekerjaan, proyek tersebut dilaksanakan oleh Koperasi Konsumen Berkat Bersama Mandiri, dengan nilai kontrak mencapai Rp199.976.077,00.
Dengan nilai pekerjaan hampir Rp200 juta, masyarakat tentu berhak mempertanyakan mutu hasil pembangunan. Apalagi kerusakan terjadi pada bagian jembatan yang menjadi akses penting bagi masyarakat.
Publik juga patut mendapatkan penjelasan: apakah pekerjaan tersebut telah diawasi secara maksimal? Apakah seluruh material yang digunakan sesuai gambar dan spesifikasi teknis? Dan siapa yang bertanggung jawab apabila pekerjaan tersebut terbukti tidak memenuhi ketentuan kontrak?
Dinas SDAMBMBK Kabupaten Deli Serdang diminta tidak tinggal diam. Instansi teknis harus segera turun melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap konstruksi jembatan tersebut.
Pengawasan proyek bukan sekadar memastikan pekerjaan selesai, tetapi juga memastikan pekerjaan benar-benar berkualitas, aman, dan sesuai dengan kontrak.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak terkait harus berani mengambil tindakan sesuai aturan. Jangan sampai uang APBD yang berasal dari pajak masyarakat habis dibelanjakan, tetapi hasil pekerjaannya justru cepat mengalami kerusakan.
Aparat Penegak Hukum (APH) juga diharapkan ikut mencermati proyek tersebut apabila nantinya ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah kerusakan terjadi akibat faktor alam, teknis, kualitas material, pelaksanaan konstruksi, atau sebab lainnya.
Kepala Desa Bulu Cina sendiri telah meninjau lokasi. Kondisi konstruksi yang ditemukan di lapangan disebut membuat kepala desa terkejut, terutama dengan adanya bagian yang diduga menggunakan bambu sebagai pengganti material besi.
Kini masyarakat menunggu tindakan nyata dari pihak berwenang. Jangan sampai proyek yang dibangun dengan uang rakyat hanya kuat di atas kertas, tetapi rapuh ketika berhadapan dengan kenyataan di lapangan. (Horas L)
