Oleh: Dr. Wilmar Eliaser Simandjorang
Pegiat Lingkungan Basis Budaya ala GEOPARK
SAMOSIR, JAYA POS — Di banyak komunitas semarga hari ini, kita menyaksikan sebuah paradoks. Struktur kepemimpinan tersedia hampir di setiap lapisan. Ada kepala desa, anggota DPR dan DPRD, bupati, tokoh adat, hingga ketua umum komunitas marga.
Jabatan ada. Organisasi ada. Struktur juga lengkap.
Namun, di tengah kelengkapan itu, justru muncul pertanyaan yang lebih mendasar: di mana sahala kepemimpinan?
Mengapa komunitas yang memiliki ikatan adat begitu kuat dapat menjadi rapuh ketika berhadapan dengan kekuasaan politik, kepentingan ekonomi, dan ambisi organisasi?
Pertanyaan itu terus mengusik saya.
Jawabannya mungkin tidak selalu harus dicari dari teori-teori modern tentang kepemimpinan. Leluhur kita telah meninggalkan banyak cerita yang sebenarnya merupakan cermin kehidupan. Salah satunya adalah kisah Si Piso Sumalin dan Si Pakpakhunal, yang dapat dibaca sebagai gambaran tentang dua wajah ambisi yang hingga kini masih hidup di tengah masyarakat.
Ia bisa muncul di kantor kepala desa, gedung dewan, rumah dinas bupati, bahkan di kursi ketua umum komunitas marga.
Dua Wajah Ambisi
Ada setidaknya dua wajah ambisi yang perlu kita renungkan.
Ambisi Sahala
Ambisi pertama adalah Ambisi Sahala.
Ambisi ini tumbuh dari dalam. Ia berakar pada identitas, tanggung jawab, dan kesadaran akan asal-usul. Ia mengenal tarombo, memahami batas tanah leluhurnya, mengetahui mual ni ompungna, dan memahami siapa rakyatnya di huta.
Namun, ambisi semacam ini sering tidak memiliki panggung.
Ia seperti anak raja yang sah tetapi harus menggembala, sementara pakaian kebesarannya dikenakan oleh orang lain.
Di desa-desa dan dalam berbagai punguan, kita masih menemukan sosok-sosok seperti ini: memiliki integritas, memahami akar budayanya, dekat dengan masyarakat, tetapi tersisih karena tidak pandai memainkan politik kekuasaan.
Ambisi Pahean
Wajah kedua adalah Ambisi Pahean—ambisi yang dibangun dari pakaian pinjaman.
Di depan publik ia tampak gagah. Ia datang dengan mobil dinas, baliho besar, dukungan pemodal, jaringan kekuasaan, atau seragam kebesaran seorang ketua umum.
Di pesta adat, semua orang mungkin memberi hormat.
Namun pertanyaan pentingnya adalah: siapa dia ketika pakaian kebesaran itu ditanggalkan?
Di sinilah kualitas seorang pemimpin diuji.
Apakah seorang kepala desa kembali ke balai desa untuk mendengar suara rakyatnya, atau justru kembali kepada kepentingan orang-orang yang membiayai kekuasaannya?
Apakah seorang anggota DPR atau DPRD kembali ke daerah pemilihannya untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat, atau lebih sibuk dengan lobi kekuasaan?
Apakah seorang bupati kembali ke huta untuk menjaga tanah, hutan, sungai, dan mata air, atau justru terseret ke dalam kepentingan kelompok tertentu?
Dan apakah seorang ketua umum komunitas marga kembali kepada dongan tubu untuk mengayomi dan menyatukan, atau justru menjadikan organisasi sebagai panggung pribadi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena kepemimpinan tidak diuji ketika seseorang mengenakan pakaian kebesaran, tetapi ketika pakaian itu ditanggalkan.
Jika kekuasaan hanya berasal dari pakaian pinjaman—uang, proyek, jabatan, dukungan politik, atau kepentingan pihak luar—maka suatu ketika pakaian itu akan kembali kepada pemiliknya.
Yang tersisa adalah pribadi pemimpinnya.
Ketika Dalihan Na Tolu Kehilangan Keseimbangan
Dalam kerangka Dalihan Na Tolu, kehidupan sosial dibangun di atas keseimbangan.
Tungku berkaki tiga tidak akan berdiri kokoh jika salah satu kakinya rusak. Demikian pula kehidupan komunitas. Ketika keseimbangan antara dongan tubu, hula-hula, dan boru terganggu, hubungan sosial mudah berubah menjadi hubungan kekuasaan.
Pemimpin yang kehilangan keseimbangan dapat menekan dongan tubu, meremehkan hula-hula, dan memanfaatkan boru.
Pada titik itulah Dalihan Na Tolu yang semestinya menjadi fondasi keharmonisan sosial berisiko berubah menjadi sekadar alat mobilisasi suara, legitimasi organisasi, atau pembenaran terhadap kepentingan tertentu.
Tidak mengherankan apabila kemudian muncul konflik di desa, kabupaten, maupun punguan marga.
Persoalannya bukan semata-mata kekurangan dana desa, keterbatasan APBD, atau kecilnya iuran organisasi.
Persoalan yang lebih dalam adalah ketika tangke lupa songkirna.
Tangke Mulak Tu Songkirna
Leluhur meninggalkan sebuah pelajaran yang sederhana, tetapi sangat keras:
Tangke mulak tu songkirna.
Sehebat apa pun seorang kepala desa, anggota dewan, bupati, atau ketua umum komunitas marga, ia tetap hanyalah tangke—tangkai.
Kekuatan seorang pemimpin bukan semata-mata pada tajamnya kekuasaan yang berada di tangannya, melainkan pada kokohnya gagang yang menopangnya.
Gagang itu adalah rakyatnya.
Gagang itu adalah tanahnya.
Gagang itu adalah budayanya.
Gagang itu adalah Dalihan Na Tolu.
Ketika seorang pemimpin memutus gagangnya sendiri demi ambisi pribadi, kekuasaan yang semula menjadi alat pengabdian justru dapat berbalik menjadi sumber kehancuran.
Pisau yang kehilangan gagang pada akhirnya bukan hanya sulit digunakan. Ia juga dapat melukai tangan yang menggenggamnya.
Pinggan Mulak Tu Rangkena
Prinsip berikutnya adalah:
Pinggan mulak tu rangkena.
Pinggan merupakan simbol kebersamaan—tempat orang makan bersama dalam satu sapanganan.
Dalam kehidupan pemerintahan dan organisasi, APBDes, APBD, kebijakan publik, serta kas punguan dapat kita ibaratkan sebagai pinggan bersama.
Pertanyaannya sederhana: apakah pemimpin hanya mengambil isi pinggan, atau juga menjaga pinggannya?
Jika anggaran hanya dipandang sebagai sesuatu yang dapat dikeruk, tanah adat hanya dianggap sebagai komoditas, hutan hanya dihitung dari nilai kayunya, dan organisasi marga hanya dijadikan kendaraan kepentingan pribadi, maka pinggan itu sedang dipecahkan dari dalam.
Pemimpin bukan hanya dituntut mengambil manfaat dari komunitas.
Ia wajib mengembalikan manfaat itu kepada komunitas.
Karena itu, menjaga mata air, hutan, tanah, Danau Toba, adat, dan ruang hidup masyarakat bukan sekadar urusan lingkungan. Itu merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan.
Pemimpin yang mengambil dari tanah leluhurnya tetapi tidak menjaga tanah itu untuk generasi berikutnya, sesungguhnya sedang memutus rantai tanggung jawab antargenerasi.
Mulak Tu Bona: Ambisi untuk Pulang
Selama ini kita lebih sering diajarkan tentang ambisi untuk naik.
Naik dari kepala desa menjadi anggota dewan.
Dari anggota dewan menjadi bupati.
Dari ketua punguan kecil menjadi ketua umum komunitas marga.
Ambisi untuk naik sebenarnya tidak salah.
Yang menjadi persoalan adalah ketika perjalanan naik itu membuat seseorang lupa dari mana ia berasal.
Karena itu, kita membutuhkan jenis ambisi yang berbeda: ambisi untuk kembali.
Kembali kepada rakyat.
Kembali kepada huta.
Kembali kepada adat.
Kembali kepada tanah.
Kembali kepada sumber air.
Kembali kepada tanggung jawab.
Inilah makna mulak tu bona.
Pulang bukan berarti mundur. Pulang berarti mengembalikan kekuasaan kepada tujuan awalnya: mengabdi.
Tiga Prinsip Kepemimpinan
Dari perenungan tersebut, setidaknya ada tiga prinsip yang patut kita perjuangkan bersama.
Pertama, Pantun do Hangoluan
Pantun do hangoluan.
Hidup harus menjaga keseimbangan, bukan sekadar mengejar kepentingan.
Seorang kepala desa harus pantun dalam mengelola dana desa.
Anggota DPR dan DPRD harus pantun dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.
Seorang bupati harus pantun dalam mengambil keputusan dan memberikan izin.
Ketua umum komunitas marga harus pantun dalam mengelola perbedaan dan menjaga persaudaraan.
Ambisi yang hanya mengambil tanpa mengembalikan adalah ambisi yang tois.
Dan ketika tois menjadi budaya kepemimpinan, yang lahir bukan kesejahteraan, melainkan hamagoan.
Kedua, Harus Tahu Mual Na Pitu
Pemimpin yang benar-benar memahami akar komunitasnya harus tahu mual na pitu—sumber kehidupan yang harus dijaga.
Ia bukan hanya tahu di mana sumber anggaran.
Ia harus tahu di mana sumber air.
Ia bukan hanya tahu cara membangun gapura dan memasang baliho.
Ia harus tahu bagaimana memastikan anak cucu masih dapat menikmati hutan, tanah, air, dan Danau Toba.
Karena sesungguhnya pembangunan tidak dimulai dari baliho.
Pembangunan dimulai dari keberanian menjaga sumber kehidupan.
Ketiga, Berani Mamungka Huta Baru
Ketika sebuah sistem lama—baik di desa, pemerintahan daerah, maupun organisasi marga—sudah terlalu kuat dikuasai kepentingan pribadi dan Ambisi Pahean, seorang pemimpin dengan Ambisi Sahala tidak harus menghabiskan seluruh energinya untuk bertarung mempertahankan sistem yang sudah kehilangan arah.
Ia dapat memilih jalan lain.
Mamungka huta baru.
Membuka ruang baru.
Merintis tata kehidupan baru.
Membangun organisasi yang lebih sehat.
Menciptakan kepemimpinan yang lebih transparan.
Membangun peradaban yang lebih bersih dan jujur.
Sebab sejarah selalu memberi ruang bagi mereka yang berani memulai sesuatu yang baru.
Jangan Sampai Jabatan Membuat Kita Lupa Pulang
Menjadi kepala desa bukan kesalahan.
Menjadi anggota DPR atau DPRD bukan kesalahan.
Menjadi bupati bukan kesalahan.
Menjadi ketua umum komunitas marga juga bukan kesalahan.
Ambisi untuk memimpin bahkan dapat menjadi energi positif apabila diarahkan untuk melayani.
Yang menjadi persoalan adalah ketika jabatan berubah dari amanah menjadi tujuan, ketika organisasi berubah menjadi kendaraan pribadi, dan ketika kekuasaan membuat seseorang lupa kepada akar yang membesarkannya.
Pada akhirnya, setiap jabatan akan berakhir.
Mobil dinas akan kembali.
Baliho akan diturunkan.
Seragam kebesaran akan dilepas.
Kursi kekuasaan akan berganti penghuni.
Yang tersisa adalah pertanyaan sederhana:
Apa yang kita tinggalkan untuk huta, untuk dongan tubu, untuk anak cucu, dan untuk tanah leluhur?
Karena itu, ambisi kepemimpinan tidak seharusnya hanya berbicara tentang bagaimana kita naik, tetapi juga tentang bagaimana kita pulang.
Tangke mulak tu songkirna.
Jabatan adalah tangke.
Kekuasaan adalah tangke.
Organisasi adalah tangke.
Tetapi rakyat, tanah, budaya, dan nilai-nilai Dalihan Na Tolu adalah songkirna yang menjadi tempat kita kembali.
Maka, sehebat apa pun kita mendaki tangga kekuasaan, jangan pernah lupa jalan pulang ke bona pasogit.
Tulisan ini pertama-tama merupakan pengingat bagi diri saya sendiri, sekaligus refleksi bagi siapa pun yang dipercaya memegang kepemimpinan.
Sebab pada akhirnya, ukuran seorang pemimpin bukanlah seberapa tinggi ia berdiri di atas panggung, melainkan seberapa banyak kehidupan yang tetap berdiri karena kepemimpinannya.***
