PESISIR SELATAN, JAYA POS – Rencana pelantikan serentak Kepala Daerah (KDH) terpilih yang semula dijadwalkan pada 6 Februari 2025 resmi diundur menjadi 20 Februari 2025. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat persiapan pelantikan KDH se-Indonesia melalui Zoom Meeting, Senin (3/2).
Mendagri menegaskan bahwa penundaan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pelantikan di seluruh daerah. “Salah satu pertimbangan utama adalah efisiensi. Oleh karena itu, pelantikan 296 pasangan KDH yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan serentak,” ungkap Tito dari ruang rapat Kemendagri, Jakarta.
Lebih lanjut, Tito menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan putusan sela pada 4-5 Februari 2025. “Pasangan calon yang gugatannya ditolak atau di-dismiss akan masuk dalam gelombang pelantikan pertama,” tambahnya.
Pessel Tanpa Sengketa, Hendrajoni-Risnaldi Dipastikan Dilantik Gelombang Pertama
Di Kabupaten Pesisir Selatan, pasangan Hendrajoni dan Risnaldi berhasil meraih kemenangan telak dalam Pemilukada 2024 dengan selisih suara lebih dari 20% atas pasangan petahana Rusma Yul Anwar dan Nasta Oktavian Nasrul Abit. Tidak adanya gugatan yang diajukan ke MK memastikan pasangan ini termasuk dalam daftar kepala daerah yang akan dilantik pada gelombang pertama, 20 Februari 2025.
Sebelumnya, pelantikan dijadwalkan pada 7 Februari 2025, namun 249 daerah yang mengajukan sengketa Pilkada membuat Mendagri bersama Komisi II DPR mengubah jadwal menjadi 6 Februari 2025. Kini, setelah mempertimbangkan putusan sela MK, jadwal kembali direvisi demi memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum.
Pemkab Pessel Ikut Rapat Daring Persiapan Pelantikan
Rapat daring yang dipimpin Mendagri tersebut diikuti oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk Sekretaris Daerah Mawardi Roska, Sekwan Ikhsan Busra, Asisten Pemerintahan dan Kesra dr. H. Syahrizal Antony, serta Kepala Dinas Kominfo Wendi. Mereka mengikuti rapat ini dari ruang Painan Convention Center (PCC), Painan.
Dengan jadwal baru ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mempersiapkan transisi kepemimpinan dengan lebih matang. Penundaan ini juga diharapkan memastikan seluruh proses pelantikan berjalan efisien dan transparan, sesuai arahan dari pemerintah pusat.
Efisiensi dan Kepastian Hukum Jadi Prioritas
Penundaan pelantikan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan efisiensi birokrasi dan kepastian hukum dalam proses demokrasi di tingkat daerah. Dengan pelantikan serentak, diharapkan transisi kepemimpinan di seluruh Indonesia berjalan lebih efektif tanpa mengganggu jalannya pemerintahan di masing-masing daerah.
Masyarakat Pesisir Selatan pun menyambut baik kabar ini, dengan harapan pasangan Hendrajoni-Risnaldi dapat segera menjalankan program kerja yang telah dijanjikan dalam kampanye mereka, demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(BsC)