MOJOKERTO, JAYA POS – Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, memimpin apel pagi pertama bersama jajaran karyawan dan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Gus Barra—sapaan akrabnya—menyampaikan berbagai hal penting, mulai dari visi pembangunan Kabupaten Mojokerto ke depan hingga menepis isu miring terkait jual beli jabatan di lingkup Pemkab Mojokerto.
Dalam arahannya, Gus Barra menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur. Ia menjelaskan bahwa pembangunan daerah ke depan akan difokuskan pada empat sasaran utama yang menjadi prioritasnya.
“Kita akan memberikan penekanan pada empat sasaran pembangunan, yakni peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan tata kelola pemerintahan, peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh, kemandirian ekonomi, serta percepatan pembangunan infrastruktur,” ujar Gus Barra.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, terutama dalam konteks efisiensi belanja dan pembangunan daerah. Menurutnya, terdapat empat aspek utama yang harus diperhatikan dalam menjalankan pembangunan daerah, yaitu:
- Sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah,
- Reformasi birokrasi,
- Kewajiban daerah dalam alokasi anggaran,
- Efisiensi dalam belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Tepis Isu Jual Beli JabatanDi tengah apel perdananya, Bupati Mojokerto juga dengan tegas membantah rumor terkait adanya praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Mojokerto. Ia menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, seluruh sistem pemerintahan akan berlandaskan profesionalitas, proporsionalitas, integritas, dan loyalitas.
“Saya, Muhammad Al Barra, selaku Bupati, dan Muhammad Rizal sebagai Wakil Bupati, memastikan bahwa tidak akan ada praktik jual beli jabatan dalam pemerintahan kami. Kami berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan,” tegasnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko. Ia memastikan bahwa selama kepemimpinan Gus Barra dan M. Rizal, tidak akan ada praktik jual beli jabatan seperti yang dirumorkan.
“Isu yang beredar itu tidak benar. Saya menjamin bahwa dalam periode kepemimpinan Bupati Muhammad Al Barra dan Wakil Bupati Muhammad Rizal, baik di tahun ini maupun dalam lima tahun ke depan (2025-2030), tidak akan ada praktik jual beli jabatan di Pemkab Mojokerto,” tandasnya.
Dengan komitmen ini, diharapkan pemerintahan Kabupaten Mojokerto dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel, serta mampu menghadirkan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat. (Ad/Aj)
