MOJOKERTO, JAYA POS – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Wilayah di Aula Arayanna Hotel & Resort, Trawas. Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Forkopimca dari 18 kecamatan, serta perwakilan sejumlah instansi terkait.
Rakor ini bertujuan memastikan peringatan May Day berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif, mengingat Mojokerto merupakan salah satu daerah industri dengan jumlah pekerja yang cukup besar. Kewaspadaan dini pun menjadi fokus utama pembahasan.
Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen pemerintah, TNI, Polri, serta tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah.
“Ini adalah agenda tahunan yang harus kita hadapi bersama. Saya yakin, kita semua di sini telah memiliki pengalaman dalam mengelola situasi ini, agar peringatan May Day berjalan lancar tanpa mengganggu jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan bahwa penetapan Upah Minimum Regional (UMR/UMK) merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Oleh sebab itu, ia meminta semua pemangku kepentingan aktif memberikan edukasi kepada buruh terkait mekanisme pengupahan.
“Penetapan UMR/UMK adalah kewenangan Provinsi. Jika ada aspirasi, koordinasinya juga ke sana. Namun jika ada aksi di daerah, kita akan sulit karena kita tidak berwenang menetapkan kebijakan terkait upah,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bambang Purwanto, dalam paparannya mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 171.900 pekerja di sektor industri di Mojokerto, jumlah tersebut mencapai 26,9% dari total angkatan kerja.
“Oleh karena itu, para Camat, Danramil, dan Kapolsek memiliki peran penting dalam menjaga kondusifitas wilayah. Potensi-potensi yang dapat memicu disharmonisasi harus dipetakan sejak awal untuk mencegah gangguan terhadap jalannya pemerintahan,” tegas Bambang.
Ia menambahkan, stabilitas daerah menjadi faktor kunci dalam menjaga iklim investasi di Mojokerto. Ketidakstabilan akan membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan modal, dan bahkan mendorong perusahaan yang ada untuk hengkang ke daerah lain.
“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jika tidak kondusif, bukan hanya investasi yang terhambat, tapi juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Mojokerto juga diminta untuk memetakan potensi gerakan buruh agar langkah antisipasi dapat dilakukan lebih dini. Pendekatan humanis serta komunikasi aktif dengan serikat pekerja ditekankan sebagai kunci utama menjaga situasi tetap damai.
“Segera informasikan setiap potensi pergerakan buruh di wilayah masing-masing. Dengan komunikasi yang baik, aspirasi dapat disampaikan tanpa menimbulkan ketegangan, sehingga Mojokerto tetap aman, damai, dan terkendali,” pungkasnya. (Aj/Ad)
