SOLOK SELATAN, JAYA POS – Program unggulan “Satu Kepala Keluarga Satu Sapi” yang digagas oleh Bupati Solok Selatan H. Khairunas kini disorot tajam. Pasalnya, kandang sapi berkapasitas 100 ekor di daerah Lekok, Kejorongan Pekonina, terlihat terbengkalai, tanpa tanda-tanda aktivitas kelompok tani. Padang ilalang menjulang di sekitarnya, sementara papan nama kelompok sudah tidak terlihat lagi.
Pada Rabu (9/7/2025), wartawan Jaya Pos yang turun ke lokasi menemukan kandang besar tersebut dalam kondisi kosong dan memprihatinkan. Warga sekitar pun enggan berkomentar banyak. “Coba tanya ke Pak Am, sebelah kanan depan toko pupuk,” ujar seorang ibu pemilik warung kopi yang menolak disebutkan namanya.
Tim Jaya Pos kemudian menyambangi kediaman Pak Am, yang diketahui pernah bertugas sebagai penyedia rumput bagi kandang tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kelompok pengelola bernama Kelompok Tani SAIYO. “Sapi-sapi itu sudah dijual saat Iduladha kemarin. Ada juga beberapa yang mati. Kalau tidak salah, tujuh ekor mati. Sisanya dijual potong paksa karena sakit,” terang Pak Am.
Ia kemudian memberikan nomor telepon bendahara kelompok bernama Nora. Saat dihubungi, Nora menyarankan agar wartawan menemui Reni Asmara, staf Fraksi Partai Golkar di DPRD Solok Selatan yang juga menjabat sebagai manajer koperasi terkait distribusi sapi.
Klarifikasi Minim, Dana Tak Transparan
Pada Selasa (8/7), wartawan Jaya Pos berhasil menemui Reni Asmara di Kantor DPRD usai agenda Paripurna RPJMD 2024. Dalam pertemuan tersebut, Reni mengakui bahwa dari total 100 ekor sapi:
-
7 ekor mati
-
20 ekor dipotong paksa karena sakit
-
Sisa sapi yang ada tinggal 4 ekor
“Penyebab kematian dan sakitnya sapi karena faktor cuaca dan serangan penyakit kuku,” jelas Reni.
Namun, ketika ditanya soal dana hasil penjualan sapi, muncul kejanggalan. Jika satu ekor sapi diperkirakan bernilai antara Rp13 juta – Rp15 juta, maka potensi total dana dari 69 ekor yang dijual bisa mencapai lebih dari Rp1 miliar. Belum termasuk tambahan dari penjualan paksa 20 ekor sapi dengan harga Rp2 juta per ekor, atau sekitar Rp40 juta.
Namun, menurut Reni, saldo di rekening kelompok saat ini hanya berkisar Rp600 jutaan. Saat ditanya lebih lanjut mengenai selisih dana ratusan juta tersebut, Reni tampak kebingungan dan menjawab, “Buat apa lagi, Pak? Dulu kan sudah diperiksa Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.”
Sayangnya, hingga pertemuan bubar, tidak ada dokumen atau bukti keuangan yang ditunjukkan kepada tim Jaya Pos.
Perlu Audit Independen
Kondisi kandang kosong, penjualan sapi secara massal, hingga ketidaksesuaian angka dana yang dilaporkan, membuka ruang dugaan penyelewengan dalam program yang seharusnya mensejahterakan petani ini.
Program “Satu KK Satu Sapi” digadang-gadang sebagai langkah strategis Pemkab Solok Selatan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun, minimnya transparansi dan pengawasan membuat tujuan mulia ini rentan disalahgunakan.
Publik dan lembaga pengawasan diharapkan segera turun tangan. Jika memang ada indikasi penyalahgunaan anggaran, maka perlu dilakukan audit menyeluruh dan investigasi independen agar kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah tidak semakin terkikis.***
(EA – Tim Investigasi Jaya Pos)
