SOLOK SELATAN, JAYA POS – Menjelang akhir tahun 2025 dan memasuki tahun kedua masa pemerintahan Bupati Solok Selatan H. Khairunas bersama Wakil Bupati Ir. H. Yulian Efi, MM, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus melaksanakan sejumlah kebijakan strategis, terutama di bidang pembangunan infrastruktur, pembukaan jalan baru, serta penataan lingkungan dan fasilitas perkantoran.
Namun, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit dan kebijakan efisiensi anggaran, langkah Pemkab membangun ulang lanskap Kantor Bupati Solok Selatan menggunakan dana APBD puluhan miliar rupiah menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Pasalnya, gedung Kantor Bupati dinilai masih dalam kondisi layak pakai sejak masa pemerintahan sebelumnya.
Kebijakan tersebut dinilai bertolak belakang dengan arahan pemerintah pusat yang menekankan prioritas anggaran pada ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Penggunaan APBD untuk proyek yang dianggap tidak mendesak membuat sebagian masyarakat Solok Selatan terkejut dan mempertanyakan skala prioritas pemerintah daerah. Hal ini mengemuka pada Senin (15/12/2025).
Sorotan semakin menguat setelah mencuatnya kondisi memprihatinkan di SDN 07 Balun Balai Akad. Berdasarkan fakta di lapangan dan dokumentasi yang beredar, sejumlah siswa di sekolah tersebut diketahui tidak memiliki kursi dan meja belajar yang layak. Kondisi tersebut memantik keprihatinan mendalam dari tokoh masyarakat yang tergabung dalam KPGD.
“Di satu sisi, siswa SD masih harus belajar dengan fasilitas yang tidak memadai, sementara di sisi lain pemerintah justru mengalokasikan anggaran besar untuk proyek yang urgensinya dipertanyakan,” ujar salah seorang tokoh masyarakat.
Kritik juga datang dari kalangan akademisi di wilayah Pasir Talang. Seorang tokoh akademisi yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih peka terhadap kebutuhan dasar pendidikan.
“Sungguh tidak pantas jika masih ada SD negeri yang kekurangan sarana belajar, khususnya kursi dan meja siswa. Ini adalah kebutuhan paling mendasar dalam dunia pendidikan dan seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah kabupaten,” tegasnya.
Ia menambahkan, renovasi gedung sekolah bernilai miliaran rupiah tidak akan bermakna jika masih terdapat sekolah yang bahkan tidak memiliki mobiler belajar layak. Fakta bahwa siswa menggunakan kursi plastik, yang diduga diperoleh dari iuran guru atau sumber lain, menjadi gambaran lemahnya perhatian terhadap pendidikan dasar.
Sebagai informasi, APBD Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 mengalami penurunan dari sebelumnya sekitar Rp900 miliar menjadi kisaran Rp700 miliar. Dengan keterbatasan anggaran tersebut, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat lebih bijak dalam menentukan prioritas pembangunan, terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat dan masa depan generasi penerus bangsa. (EA)
