MUARALABUH, JAYA POS — Kawasan Seribu Rumah Gadang (SRG) yang pernah ditetapkan sebagai destinasi wisata berkelas dunia di Muaralabuh, Kabupaten Solok Selatan, kini dinilai mengalami kondisi mati suri dan terkesan terabaikan. Kondisi tersebut menuai sorotan tajam dari para tokoh adat, tokoh masyarakat, serta perantau asal Sungai Pagu, Kamis (15/1/2026).
Kawasan SRG yang terletak di jantung Kota Muaralabuh, tepatnya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, sebelumnya menjadi ikon budaya dan pariwisata Solok Selatan. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, kawasan tersebut tidak lagi mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Seorang tokoh Pemangku Adat Seribu Rumah Gadang Koto Baru, yang meminta namanya tidak dipublikasikan, menilai terabaikannya kawasan ini diduga kuat sarat kepentingan politik. Ia menyebut adanya nuansa “balas dendam politik” yang berdampak pada tidak berlanjutnya pembangunan dan pengelolaan SRG.
“Kawasan SRG terakhir kali dibangun sekitar tahun 2019, pada masa pemerintahan Bupati H. Muzni dan Wakil Bupati H. Abdurrahman. Setelah pergantian kepemimpinan pada 2021, kawasan ini seperti ditinggalkan,” ujarnya.
Padahal, kawasan tersebut dibangun menggunakan dana APBD Solok Selatan dengan nilai ratusan miliar rupiah. Namun kini, berbagai fasilitas terlihat terbengkalai dan tidak terawat. Bantuan pembangunan yang ada belakangan ini pun disebut hanya sebatas pembangunan tribun melalui dana nagari Koto Baru.
Kekecewaan semakin mendalam mengingat Muaralabuh memiliki nilai historis yang kuat. Selain menjadi kota tertua kedua di wilayah Solok setelah Kota Solok, Muaralabuh juga merupakan pusat perjuangan pemekaran Kabupaten Solok Selatan pada 2004. Sekitar 95 persen tokoh pejuang pemekaran disebut berasal dari wilayah Muaralabuh dan Sungai Pagu.
Sementara itu, Petinggi Adat Penerus Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu, Yopi Daulat, mengimbau pemerintah daerah saat ini agar menjalankan pembangunan yang berkeadilan dan merata.
“Muaralabuh adalah pusat Kerajaan Adat Alam Surambi Sungai Pagu. Ini bukan klaim baru, bahkan telah dikenal di tingkat nasional melalui forum Ikatan Kesultanan Nasional. Sudah sepatutnya pembangunan dilakukan secara adil di seluruh wilayah,” tegasnya.
Yopi Daulat juga menambahkan bahwa secara adat dan historis, wilayah Kabupaten Solok Selatan berada dalam kawasan Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu yang sangat luas.
Kekecewaan serupa juga disampaikan kalangan akademisi dan tokoh masyarakat lainnya yang ditemui di kawasan Taman Kota Muaralabuh, tepatnya di sekitar Pujasera. Mereka menilai Pemerintah Kabupaten Solok Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Khairunas dan Wakil Bupati Yulian Efi tidak menunjukkan kepekaan terhadap nilai sejarah dan keadilan wilayah.
Salah satu pemicu kekecewaan adalah pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Solok Selatan yang digelar pada 7 Januari lalu hanya terpusat di Padang Aro. Padahal, menurut mereka, pada masa pemerintahan sebelumnya, peringatan HUT juga dilaksanakan di Muaralabuh sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat Sungai Pagu.
“Silakan saja mendatangkan artis ibu kota dan menggelontorkan dana besar, tapi jangan melupakan Muaralabuh. Jangan sampai seperti kacang lupa kulitnya,” ujar salah seorang tokoh masyarakat dengan nada kesal.
Mereka berharap pemerintah daerah segera mengevaluasi kebijakan pembangunan dan pengelolaan kawasan SRG agar destinasi wisata bersejarah tersebut kembali hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
(EA)
