SAMOSIR, JAYA POS — Krisis ekologi yang melanda Sumatera sepanjang 2025 dan berlanjut hingga awal 2026 mendorong dua senator asal Sumatera Utara turun langsung ke lapangan. Ketua Komite II DPD RI Dr. Badikenita Br. Sitepu bersama anggota Komite IV DPD RI M. Nuh memimpin penanaman 3.450 bibit pohon di lereng Gunung Pusuk Buhit, Kabupaten Samosir, Senin (16/2/2026).
Penanaman dipusatkan di kawasan rehabilitasi hutan Lombang Nabagas, Desa Huta Ginjang Sagala, Kecamatan Sianjur Mula-Mula. Lokasi ini merupakan bagian dari 16 geosite kawasan Toba Caldera UNESCO Global Geopark yang memiliki fungsi strategis sebagai daerah tangkapan air (catchment area). Kawasan tersebut menopang stabilitas hidrologi sekaligus menjaga kualitas air Danau Toba—urat nadi kehidupan masyarakat yang juga menyimpan potensi besar agroforestry dan pariwisata nasional.
Gerakan rehabilitasi ini diprakarsai Dr. Wilmar Eliaser Simandjorang melalui pendekatan kolaboratif multipihak yang melibatkan PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), Perum Jasa Tirta I, PT Maher, serta BPDAS Asahan Barumun Kementerian Kehutanan, dengan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Samosir.
Tak sekadar menanam, kegiatan ini juga dilengkapi dukungan teknis berupa pupuk organik, bak penampung air hujan (balteng) dan durum, sistem irigasi sederhana, hingga pembangunan sekat bakar sebagai langkah mitigasi kebakaran hutan—ancaman nyata yang meningkat dalam dua tahun terakhir akibat musim kering berkepanjangan.
Lahan Kritis dan Kebakaran Meningkat
Langkah rehabilitasi ini lahir dari kondisi ekologis yang kian mengkhawatirkan. Sepanjang 2025, kawasan lingkar Pusuk Buhit mengalami degradasi serius. Lahan konservasi Pulau Samosir yang terdampak mencapai sekitar 950 hektare. Rehabilitasi di lingkar Pusuk Buhit mencakup ±200 hektare, Kecamatan Sianjur Mula-Mula ±100 hektare, dan Desa Huta Ginjang 13,5 hektare.
Sementara itu, luas lahan terbakar tercatat sekitar 50 hektare di lingkar Pusuk Buhit dan 13,5 hektare di Desa Huta Ginjang. Data tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi dilakukan secara terukur, berbasis luasan konkret, serta dirancang dengan perencanaan teknis jangka panjang—bukan sekadar kegiatan seremonial.
INALUM menegaskan komitmen berkelanjutan dalam mendukung konservasi kawasan Danau Toba sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR). Dukungan mencakup pembiayaan rehabilitasi lahan, penyediaan bibit, perawatan tanaman, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Perusahaan juga menyatakan kesiapan bersinergi dengan Komite II dan Komite IV DPD RI agar program rehabilitasi memperoleh dukungan kebijakan serta kepastian fiskal jangka panjang.
Perum Jasa Tirta I berperan memperkuat tata kelola sumber daya air terpadu—mulai dari menjaga stabilitas debit, mengendalikan sedimentasi, hingga memastikan keterhubungan rehabilitasi kawasan hulu dan hilir Danau Toba. Peran ini krusial dalam mempertahankan keseimbangan hidrologi kawasan sebagai sistem penyangga kehidupan.
PT Maher turut berkontribusi melalui dukungan operasional lapangan, sementara BPDAS Asahan Barumun menjalankan fungsi teknis rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), mulai dari pemetaan lahan kritis, penyediaan bibit sesuai agroklimat, pendampingan penanaman, hingga monitoring pertumbuhan tanaman secara berkala.
Penggagas kegiatan, Dr. Wilmar Eliaser Simandjorang, DipL_Ec., M.Si—Ketua Pergerakan Penyelamatan Kawasan Danau Toba (PP-DT) sekaligus Ketua Pusat Data Studi Geopark Indonesia (PS-GI)—menegaskan bahwa indikator keberhasilan bukan semata jumlah pohon yang ditanam.
“Yang paling penting adalah tingkat hidup tanaman dalam tiga hingga lima tahun, termasuk kepastian suplai air, pemupukan, dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.
General Manager Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Azizul Kholis, mengingatkan bahwa degradasi lahan dan sedimentasi dapat memengaruhi proses evaluasi UNESCO.
“Status geopark bukan sekadar label internasional, melainkan tanggung jawab kolektif untuk menjaga integritas geologi, biodiversitas, dan budaya kawasan,” tegasnya.
Ketua JIPIC Sumatera Utara Pastor Walden Sitanggang menekankan bahwa gerakan konservasi ini memiliki landasan moral sebagaimana tertuang dalam ensiklik Laudato Si’ yang diterbitkan oleh Paus Fransiskus. Ensiklik tersebut menyerukan tanggung jawab manusia merawat “rumah bersama” melalui pendekatan ekologi integral yang menghubungkan lingkungan, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi.
Di tingkat daerah, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyampaikan bahwa pelestarian hutan berdampak langsung pada iklim mikro, keindahan lanskap, serta pertumbuhan pariwisata. Pemerintah daerah menurunkan alat berat untuk membuka akses rehabilitasi, membangun sekat bakar, dan menyiapkan sistem distribusi air bagi perawatan tanaman.
Partisipasi masyarakat pun terlihat kuat. Tokoh adat Desa Huta Ginjang marga Sagala, kelompok Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru (PPTSB), serta Kelompok Tani Hutan Lestari Huta Ginjang aktif terlibat dalam perawatan dan pengawasan tanaman.
Gerakan rehabilitasi di lereng Pusuk Buhit ini diproyeksikan menjadi model kolaborasi nasional dalam menghadapi krisis ekologi 2026. Kini, lereng Pusuk Buhit bukan sekadar lokasi penanaman pohon—melainkan simbol komitmen bersama bahwa penyelamatan Danau Toba adalah keharusan strategis nasional demi keberlanjutan generasi mendatang. ***
Editor | Redaksi
