PESISIR SELATAN, JAYA POS – Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, dipimpin oleh Nasrianto, SH, menggelar rapat dengar pendapat bersama pemerintahan nagari di Kecamatan Bayang dan Koto XI Tarusan, Kamis (9/1). Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan nagari dengan melibatkan ketua Badan Musyawarah Nagari (Bamus), wali nagari, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya seperti Inspektur Daerah Rusdiyanto, Kepala Dinas PMD Salman Al Farisi, dan Kepala Dinas PPKB Zulkifli.
Membangun Sinergi untuk Kesejahteraan Nagari
Ketua Komisi I DPRD Pesisir Selatan menekankan pentingnya kerja sama yang erat antara DPRD, pemerintahan nagari, dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat. “Kami ingin memastikan aspirasi dan tantangan yang dihadapi pemerintahan nagari dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Nasrianto.
Dalam diskusi tersebut, pemerintahan nagari menyampaikan berbagai kendala, mulai dari administrasi, kurangnya dukungan infrastruktur, hingga kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur. “Kami berharap DPRD dapat menjadi penghubung utama untuk mewujudkan solusi atas permasalahan yang ada,” ungkap salah satu wali nagari.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Kunci
Inspektur Daerah Rusdiyanto menegaskan bahwa pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan agar dana desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Dinas PMD Salman Al Farisi mendorong pentingnya perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan lokal. “Pemerintahan nagari harus memiliki visi yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing,” katanya.
Komitmen DPRD untuk Nagari yang Lebih Baik
Rapat ini menjadi momentum bagi Komisi I DPRD Pesisir Selatan untuk menguatkan komitmen mempercepat pembangunan di nagari-nagari, khususnya di Kecamatan Bayang dan Koto XI Tarusan. “Kolaborasi ini adalah langkah awal yang penting untuk menciptakan pemerintahan nagari yang efektif, inovatif, dan berdampak langsung pada masyarakat,” tegas Nasrianto.
Melalui sinergi yang terjalin, DPRD Pesisir Selatan optimis mampu menjawab kebutuhan pembangunan nagari dengan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. (BsC)
