SAMOSIR, JAYA POS — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melontarkan teguran tegas kepada para kepala daerah di kawasan Danau Toba terkait lemahnya dukungan terhadap upaya mempertahankan status Geopark Toba Caldera sebagai bagian dari jaringan UNESCO Global Geoparks. Dalam sambutannya di acara koordinasi kawasan, Gubernur Bobby menyayangkan bahwa dari tujuh bupati, hanya dua yang menunjukkan komitmen nyata dalam menyukseskan revalidasi UNESCO yang dijadwalkan berlangsung pada 21–25 Juli 2025.
“Saya minta seluruh bupati se-kawasan Danau Toba, semangat dan tekadnya harus sama,” ujar Bobby dengan nada serius. Ia menekankan bahwa semangat kolaboratif yang telah disepakati sejak 30 Juni 2015 kini terasa memudar.
Teguran ini menyoroti lemahnya koordinasi lintas kabupaten di tengah situasi mendesak. Jika rekomendasi perbaikan dari UNESCO tidak segera dipenuhi, Toba Caldera terancam kehilangan status geopark global dan masuk kategori “red card”, yang berarti pencabutan pengakuan internasional.
Sejak September 2023, Geopark Toba menyandang status yellow card, menandakan perlunya perbaikan serius. Tim asesor dari Portugal dan Korea Selatan akan segera melakukan penilaian lapangan terhadap sejumlah geosite penting seperti Taman Eden, Samosir, Sipiso-piso, dan Tongging. Penilaian akan difokuskan pada:
- Edukasi berbasis riset
- Revitalisasi badan pengelola
- Manajemen sesuai prinsip geopark global
- Penguatan visibilitas dan infrastruktur interpretatif
Jika dinilai gagal memenuhi standar, UNESCO bisa menjatuhkan red card pada akhir 2025.
Menjelang masa revalidasi, kawasan Geopark Toba menghadapi tantangan berat akibat dinamika politik dan birokrasi:
1.Transisi Gubernur Sumut
- Perubahan kepemimpinan menyebabkan ketidakpastian arah kebijakan.
- Proses adaptasi pejabat baru memperlambat pengambilan keputusan strategis.
2.Tiga Kali Pergantian Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Pergantian yang terlalu sering membuat program geopark kehilangan kesinambungan.
- Lemahnya komunikasi lintas daerah menjadi penghambat utama.
3.Rendahnya Partisipasi Kepala Daerah
- Minimnya kehadiran dan aksi konkret dari bupati menunjukkan lemahnya komitmen bersama.
- Koordinasi antar kabupaten nyaris terhenti karena tidak ada forum yang berfungsi aktif.
Pencabutan status oleh UNESCO akan berdampak serius:
- Hilangnya pengakuan internasional
- Penurunan daya tarik wisata dan kunjungan mancanegara
- Berkurangnya peluang investasi untuk pelestarian lingkungan dan pengembangan infrastruktur
Situasi semakin rumit dengan terjadinya kebakaran hutan di Samosir, tepat menjelang revalidasi, yang memperkuat kesan lemahnya pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.
Pemerintah provinsi dan seluruh pemangku kepentingan harus segera mengambil langkah konkret untuk menghindari red card dari UNESCO. Berikut rekomendasi utama:
1.Perkuat Koordinasi Lintas Kabupaten
- Bentuk forum tetap dan aktifkan pertemuan rutin dua minggu sekali hingga revalidasi.
- Setiap kabupaten wajib menunjuk koordinator lapangan.
2.Tingkatkan Edukasi dan Keterlibatan Akademisi
- Libatkan universitas lokal untuk edukasi berbasis data.
- Latih pemandu wisata dan komunitas untuk menguasai narasi ilmiah dan konservatif.
3.Revitalisasi Badan Pengelola
- Restrukturisasi manajemen dengan SOP dan pelaporan transparan.
- Rekrut ahli geopark dan wisata berkelanjutan.
4.Kembangkan Infrastruktur dan Informasi Geosite
- Pasang panel interaktif dan QR code di tiap lokasi.
- Perbaiki akses, parkir, dan fasilitas pendukung.
5.Libatkan Komunitas Lokal
- Kembangkan patroli hutan dan program pengelolaan sampah berbasis warga.
- Lakukan kampanye sadar lingkungan melalui media sosial dan lokal.
6.Kampanye Komunikasi Publik
- Gunakan media nasional dan digital campaign bertagar #SaveTobaGeopark.
- Gandeng influencer dan tokoh masyarakat.
7.Penanganan Risiko
- Siapkan sistem deteksi dini kebakaran.
- Bentuk tim respons cepat untuk penanganan darurat.
Waktu revalidasi semakin dekat. Jika kepala daerah dan pemangku kepentingan tak segera mengambil langkah konkret — mulai dari pelaporan, aksi lapangan, hingga edukasi publik — maka ancaman pencabutan status Geopark Toba bukan lagi isapan jempol. Momentum hanya bisa dijaga dengan sinergi dan komitmen bersama.
Toba Caldera bukan sekadar warisan alam — ia adalah tanggung jawab kolektif.
Oleh : Dr.Wilmar Eliaser Simandjorang, Dipl.Ec.,M.Si (Penulis adalah Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia/Penggiat Lingkungan)
