SAMOSIR, JAYA POS – Di tengah keindahan alamnya yang memukau dan sejarah geologinya yang luar biasa, Kaldera Toba telah mengukir prestasi membanggakan: pada 2020, kawasan ini resmi menyandang status UNESCO Global Geopark (UGGp). Sebuah pengakuan internasional yang membawa harapan besar—bukan hanya untuk sektor pariwisata, tetapi juga bagi konservasi, pendidikan, dan penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Namun, seiring revalidasi lapangan yang dilakukan UNESCO pada Juli 2025, pertanyaan mendasar mencuat: apakah pengakuan dunia ini benar-benar sejalan dengan kualitas tata kelola di lapangan?
Geopark: Lebih dari Sekadar Destinasi
Geopark bukan hanya label prestisius atau lokasi wisata yang dipromosikan besar-besaran. Ia adalah sebuah sistem hidup yang mengintegrasikan konservasi warisan geologi, edukasi publik, dan pembangunan ekonomi masyarakat lokal. Dalam konteks Kaldera Toba, ketiganya masih sering berjalan sendiri-sendiri—seolah bukan bagian dari satu visi yang utuh.
Kerusakan kawasan hutan, pencemaran danau dari budidaya perikanan, serta alih fungsi lahan masih menjadi ancaman nyata bagi kelestarian geodiversity. Banyak geosite belum dikelola secara ilmiah; papan informasi ada, tetapi tanpa narasi yang mampu mengedukasi atau menyentuh sisi historis maupun budaya lokal.
Insiden kebakaran di sejumlah titik penting seperti Tele dan Pusuk Buhit menjadi bukti rapuhnya sistem konservasi yang ada. Respon yang muncul selama ini bersifat reaktif, bukan bagian dari strategi mitigasi jangka panjang yang terintegrasi. Dalam geopark, upaya penanggulangan bencana harus menjadi komponen utama, bukan sekadar tambahan administratif.
Pelibatan masyarakat lokal dalam pencegahan dan pengelolaan bencana pun masih minim, padahal mereka adalah penjaga pertama dan terakhir dari warisan geologi yang dimiliki Toba.
Mengenal Tiga Skema Konservasi UNESCO
Kaldera Toba saat ini baru tergabung dalam skema UNESCO Global Geopark, dan belum masuk dalam dua kategori konservasi lainnya, yakni World Heritage Site dan Biosphere Reserve. Ketiganya memang punya semangat yang sama—menjaga kelestarian alam dan budaya—tetapi pendekatannya berbeda:
- World Heritage Site: Menekankan nilai universal luar biasa (Outstanding Universal Value). Toba baru masuk daftar tentatif.
- Biosphere Reserve: Menitikberatkan pada zonasi konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Toba belum tergabung.
- Global Geopark: Fokus pada warisan geologi, edukasi, dan ekonomi lokal berbasis geowisata. Status ini sudah dimiliki sejak 2020.
Ketiganya seharusnya bisa berjalan sinergis, bukan berdiri sendiri-sendiri. Jika pengelolaan tidak terkoordinasi, yang terjadi adalah pemborosan sumber daya dan tumpang tindih kebijakan.
Geowisata: Potensi Besar, Realisasi Masih Terbatas
Kaldera Toba menyimpan cerita geologis berusia 74.000 tahun—jejak supervolcano yang membentuk lanskap menakjubkan di tujuh kabupaten. Potensi geowisatanya sangat besar, terlebih dengan kekayaan budaya Batak yang menyatu dengan alam. Namun sayangnya, pengembangan geowisata belum optimal.
Minimnya pemandu profesional menjadi masalah utama. Padahal, mereka adalah ujung tombak dalam menyampaikan narasi ilmiah dan budaya kepada wisatawan. Di sisi lain, belum ada sistem yang mampu mengukur dampak program geopark secara spesifik, terpisah dari geliat pariwisata umum.
Lebih memprihatinkan, produk UMKM berbasis geowisata belum berkembang maksimal. Branding geopark masih kabur, tidak memiliki identitas khas, bahkan tak terlihat dalam produk lokal yang dijual di sekitar geosite.
Dari tujuh kabupaten yang masuk kawasan Geopark Toba, banyak yang belum memiliki Pokja Geosite permanen dan profesional. Bahkan, sering terjadi pergantian kepemimpinan tanpa dokumen transisi yang jelas—mengulang masalah dari awal, setiap kali ada pergeseran pejabat.
Indonesia sebagai negara pengusul seharusnya mengambil peran lebih besar. Diperlukan sistem koordinasi, pembiayaan, serta pemantauan lintas sektor yang terstruktur dan kuat. Pembentukan Forum Koordinasi Geopark Toba yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, akademisi, masyarakat adat, dan pelaku usaha menjadi kebutuhan mendesak.
Kunjungan tim UNESCO pada Juli 2025 bukanlah formalitas. Mereka tidak hanya menilai dokumen, tapi menyoroti kondisi lapangan secara langsung.
- Beberapa catatan serius masih mengganjal:
- Infrastruktur edukasi belum standar internasional.
- Partisipasi masyarakat rendah, baik dalam pengelolaan maupun manfaat ekonomi.
Koordinasi antar-kabupaten belum efektif, membuat program geopark berjalan tanpa arah bersama.
Jika tak segera diperbaiki, revalidasi selanjutnya pada 2029 bisa membawa konsekuensi berat: pencabutan status UGGp.
Mengelola geopark tidak bisa dengan pendekatan sektoral. Harus ada proses simultan dan saling menguatkan antara konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi.
Beberapa strategi konkret yang dapat diambil:
- Restorasi hutan lindung dan pengendalian pencemaran danau
- Pelatihan pemandu geowisata berbasis sains dan kearifan lokal
- Pengembangan UMKM berbasis geoheritage
- Digitalisasi data dan promosi geosite
- Pembentukan Pokja Geosite resmi di tiap kabupaten
- Evaluasi internal secara berkala oleh Badan Pengelola
Negara harus hadir sebagai penggerak utama, bukan hanya pencatat prestasi di forum internasional.
Geopark adalah warisan peradaban, bukan proyek pariwisata jangka pendek. Ia memuat nilai-nilai geologi, budaya, dan ilmu pengetahuan yang harus dijaga, diwariskan, dan dikembangkan.
Kegagalan dalam mengelolanya bukan hanya soal kehilangan status UNESCO—tetapi juga hilangnya kepercayaan masyarakat lokal dan komunitas global.
Sudah waktunya Kaldera Toba dikelola bukan hanya dengan semangat simbolik, tetapi dengan keseriusan substansial. Dari euforia pengakuan dunia, kini saatnya kita beranjak menuju tanggung jawab bersama.
Oleh: Dr. Wilmar E. Simandjorang, Dipl_EC., M.Si ( Penulis adalah Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia /Penggiat Lingkungan)
