DHARMASRAYA, JAYA POS – Tujuh Fraksi DPRD Dharmasraya secara resmi menyampaikan tanggapan atas pandangan Bupati terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD. Ranperda tersebut mengangkat isu krusial, yakni Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan serta Pemberdayaan Petani, dalam Rapat Paripurna yang digelar Kamis (28/11/2024).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Ade Sudarman, S.Pd., dengan dihadiri Sekretaris Daerah Dharmasraya, H. Adlisman, S.Sos., M.Si., yang mewakili Bupati. Setiap fraksi menyampaikan pandangan melalui juru bicara masing-masing, menegaskan dukungan sekaligus memberikan kritik konstruktif untuk penyempurnaan Ranperda.
Tanggapan Fraksi: Prioritas Penanggulangan Kemiskinan
Ranperda Penanggulangan Kemiskinan mendapatkan apresiasi sebagai langkah strategis yang mendesak. Fraksi DPRD menyoroti kemiskinan sebagai dampak dari kesenjangan sosial, rendahnya etos kerja, serta minimnya adaptasi terhadap teknologi dan ilmu pengetahuan.
Beberapa usulan penting dari Fraksi DPRD mencakup:
Bantuan sosial: Harus disalurkan secara tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin.
Pemberdayaan masyarakat: Melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan.
Dukungan UMKM: Pemerintah daerah diminta memfasilitasi pengembangan usaha kecil sebagai solusi nyata untuk meningkatkan taraf hidup.
Program berkelanjutan: Seperti penguatan ekonomi desa dan pengurangan ketergantungan pada bantuan pemerintah.
Pemberdayaan Petani sebagai Pilar Ekonomi
Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diharapkan menjadi landasan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. DPRD memaparkan pentingnya langkah konkret, seperti:
Pelatihan dan edukasi: Untuk meningkatkan kapasitas petani dalam usaha tani modern.
Penyuluhan berkelanjutan: Agar petani mampu menghadapi tantangan, termasuk perubahan iklim dan fluktuasi harga pasar.
Fasilitas pemasaran: Sistem dan infrastruktur yang mempermudah petani mengakses pasar dengan harga yang kompetitif.
Fraksi juga menekankan pentingnya memenuhi hak dasar petani, seperti akses terhadap teknologi pertanian, modal usaha, dan jaminan harga hasil panen yang layak.
Komitmen Bersama untuk Masa Depan Dharmasraya
Dalam pernyataan penutup, Fraksi DPRD menyerukan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap implementasi kedua Ranperda. Dukungan anggaran dan sinergi antar-lembaga menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.
“Dua Ranperda ini adalah jawaban atas tantangan pembangunan daerah. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan petani bukan hanya prioritas, tetapi tanggung jawab kita bersama,” ujar salah satu juru bicara fraksi.
Rapat Paripurna ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat arah pembangunan Kabupaten Dharmasraya, dengan kesejahteraan masyarakat dan petani sebagai prioritas utama. (BsC)
