SOLOK SELATAN, JAYA POS — Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Muaralabuh di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, kembali menjadi perhatian publik. Warga menilai SPBU tersebut kerap menjadi lokasi praktik penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh oknum-oknum tertentu.
Sejumlah warga mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap pengelolaan SPBU yang dinilai tidak tertib. Petugas keamanan disebut tidak mengatur antrean dengan baik, sehingga menimbulkan kemacetan, kekacauan, serta kesulitan bagi masyarakat yang ingin memperoleh BBM bersubsidi.
“Saya benar-benar kecewa. Kami antre lama, tapi tetap sulit mendapatkan BBM bersubsidi. Rasanya seperti diperlakukan tidak adil,” ujar seorang pengendara roda dua yang tidak ingin disebutkan namanya.
Hal senada diungkapkan pengendara roda empat yang menyebut bahwa kondisi tersebut sudah terjadi berulang kali dan merugikan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi.
Akademisi sekaligus Ketua Bidang Studi di Yayasan Kampus Widyaswara Indonesia, Drs. Op Bismar, MM, menegaskan bahwa petugas keamanan SPBU harus mampu menciptakan suasana yang tertib dan kondusif. Menurutnya, praktik penyelewengan BBM bersubsidi tidak boleh dibiarkan terus berlangsung.
“Sudah waktunya pihak keamanan, baik kepolisian maupun petugas pengamanan lainnya, bertugas secara optimal di SPBU Muaralabuh. Jangan sampai ada tumpang-tindih kewenangan yang membuka celah bagi oknum-oknum perampas hak masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa praktik ilegal terkait BBM bersubsidi seperti pertalite dan biosolar telah menjadi persoalan yang berlangsung puluhan tahun. Karena itu, ia meminta aparat memberikan sanksi tegas tanpa pandang bulu.
“Kita semua berharap aparat bertindak tegas demi melindungi hak masyarakat sebagai konsumen BBM bersubsidi. Penegakan hukum harus memberikan efek jera,” tutup Op Bismar. (EA)
