SOLOK SELATAN, JAYA POS – Di penghujung tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menggelar agenda Jumpa Pers Sosialisasi Pariwisata pada Jumat, 12 Desember 2025. Namun, kegiatan yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) tersebut justru menuai sorotan tajam dari insan pers.
Agenda jumpa pers sebagaimana tercantum dalam undangan bernomor 900/278/Diskominfo/IKPT/XII/2025, tertanggal 10 Desember 2025, mengundang seluruh wartawan se-Solok Selatan untuk hadir pukul 09.30 WIB di Padang Aro. Undangan itu menegaskan ketepatan waktu, mengingat pelaksanaan bertepatan dengan hari Jumat.
Hingga pukul 10.45 WIB, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Solok Selatan, Pamil Ruskamdani, M.Pd, selaku penanggung jawab utama agenda, tak kunjung hadir. Puluhan wartawan mulai gelisah dan mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah terhadap agenda yang mereka sendiri inisiasi.
Panitia pelaksana akhirnya memutuskan memulai acara tanpa kehadiran Kadis Pariwisata, sebuah keputusan yang memicu bisik-bisik kekecewaan di kalangan jurnalis.
Acara tersebut dihadiri oleh Plt Kadis Kominfo Irwan Nesa (yang juga menjabat Asisten II), Hariadi Nata selaku Kepala Seksi Wilayah IV Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Kabid Pengelolaan Media Syafrizal, serta jajaran Diskominfo lainnya.
Dalam sambutannya, Irwan Nesa menekankan pesan Bupati Solok Selatan, Khairunas, agar seluruh OPD bekerja secara kreatif, inovatif, kolaboratif, dan transparan.
“Semua kegiatan harus dilakukan dengan inovasi dan kolaborasi, serta menjunjung tinggi transparansi,” ujarnya.
Sementara itu, Hariadi Nata dari TNKS mengapresiasi kerja sama antara Pemkab Solok Selatan dan pihak pusat TNKS, khususnya dalam pembangunan akses pendakian Gunung Kerinci. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan fauna di kawasan tersebut.
Ironisnya, Kadis Pariwisata baru muncul pukul 11.35 WIB, hampir dua jam dari jadwal yang ditentukan. Ia datang dengan santai, mengenakan pakaian olahraga, dan hanya menyampaikan permohonan maaf singkat dengan alasan adanya kegiatan di GOR.
Penampilan dan keterlambatan tersebut memicu kritik keras dari tokoh masyarakat dan tokoh adat Solok Selatan. Seorang tokoh pemekaran kabupaten, yang enggan disebutkan namanya, menilai sikap tersebut tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik, terlebih pada hari Jumat yang memiliki nilai religius bagi masyarakat muslim.
“Seorang kepala dinas seharusnya memberi teladan, baik dari segi kedisiplinan waktu maupun cara berpakaian,” tegas tokoh adat Alam Surambi.
Lebih jauh, agenda jumpa pers ini juga menimbulkan tanda tanya besar di kalangan wartawan. Mengapa kegiatan jumpa pers digelar di penghujung tahun, saat masa tutup buku anggaran hampir berakhir? Apakah agenda ini sekadar formalitas, atau justru bagian dari upaya menghabiskan anggaran APBD agar tidak kembali ke kas negara?
Pertanyaan tersebut mengemuka lantaran substansi acara dinilai minim, sementara kehadiran pejabat utama justru terkesan mengabaikan peran pers sebagai mitra kontrol sosial.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Solok Selatan terkait keterlambatan, substansi kegiatan, maupun urgensi pelaksanaan jumpa pers di akhir tahun anggaran. (EA)
