Oleh: Wilmar Eliaser Simandjorang
SAMOSIR, JAYA POS – “Tidak ada satu jengkal pun dari seluruh wilayah kehidupan manusia yang tidak berada di bawah kedaulatan Kristus. Sebagai Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, Kristus menyatakan atas setiap bagian kehidupan: ‘Itu milik-Ku!’”
Pemikiran tersebut menjadi fondasi utama gagasan Abraham Kuyper (1837–1920), seorang tokoh besar asal Belanda yang dikenal sebagai pendeta, wartawan, pendidik, pendiri Vrije Universiteit Amsterdam, negarawan, hingga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Belanda.
Bagi Kuyper, iman tidak boleh berhenti hanya di ruang ibadah. Kekristenan harus hadir dan memberi pengaruh dalam seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, media, ekonomi, hukum, politik, hingga pemerintahan.
Gagasan tersebut dikenal dengan konsep Sphere Sovereignty atau kedaulatan bidang kehidupan, yaitu pandangan bahwa setiap sektor kehidupan memiliki tanggung jawab moral di bawah kedaulatan Tuhan untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kebaikan bersama.
Perjalanan hidup Kuyper menjadi contoh bahwa kepemimpinan tidak lahir secara instan. Ia tidak langsung berada di puncak kekuasaan. Sebelum dipercaya menjadi Perdana Menteri, Kuyper membangun kapasitas, integritas, gagasan, dan kepercayaan publik melalui berbagai bidang pengabdian: pelayanan gereja, dunia jurnalistik, pendidikan, serta perjuangan sosial.
Baginya, kekuasaan bukanlah tujuan utama, melainkan konsekuensi dari pengabdian yang panjang.
Membangun Pemimpin dari Kawasan Danau Toba
Semangat pemikiran Kuyper tersebut dinilai relevan bagi generasi muda Batak, termasuk putra-putri Sinaga yang memiliki kesempatan dan tanggung jawab untuk mengambil bagian dalam pembangunan bangsa.
Kepemimpinan masa depan tidak cukup hanya mengandalkan garis keturunan atau identitas marga. Seorang pemimpin harus dipersiapkan melalui pendidikan, pengalaman, integritas, kemampuan mengelola pemerintahan, serta rekam jejak pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu bentuk pengabdian tertinggi dalam konteks pemerintahan daerah adalah menjadi seorang kepala daerah. Namun jabatan tersebut bukanlah simbol kebanggaan kelompok atau marga tertentu, melainkan amanah untuk melayani seluruh masyarakat.
Lebih dari 25 tahun sejak era otonomi daerah dimulai, masyarakat di kawasan Danau Toba perlu melakukan evaluasi bersama. Berbagai daerah memang mengalami perkembangan, namun jika dibandingkan dengan besarnya potensi yang dimiliki, hasil pembangunan masih belum sepenuhnya menunjukkan perubahan besar yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
Kritik tersebut bukan ditujukan kepada pribadi para kepala daerah yang pernah memimpin, tetapi menjadi refleksi bahwa kawasan Danau Toba masih membutuhkan kepemimpinan yang lebih visioner, inovatif, dan memiliki kemampuan mengubah potensi menjadi kekuatan ekonomi rakyat.
Anugerah Supervulkan Toba yang Belum Maksimal
Kawasan Danau Toba merupakan salah satu warisan geologi terbesar dunia yang terbentuk akibat letusan Supervulkan Toba sekitar 75.000 tahun lalu.
Peristiwa geologi tersebut melahirkan kawasan dengan kekayaan luar biasa: tanah vulkanik yang subur, panorama alam kelas dunia, keanekaragaman hayati, budaya Batak yang kaya, sumber daya air, potensi pertanian, perikanan, geowisata, penelitian, pendidikan, hingga ekonomi kreatif.
Dengan status sebagai kawasan geopark dunia, Danau Toba seharusnya mampu menjadi mesin penggerak kesejahteraan masyarakat. Namun potensi besar tersebut membutuhkan kepemimpinan yang mampu menerjemahkan kekayaan alam dan budaya menjadi kebijakan nyata.
Seorang kepala daerah tidak cukup hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperkuat UMKM, mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat, menjaga lingkungan, serta membuka peluang bagi generasi muda.
Makna Anak Ni Raja, Na Pinaraja, dan Na Paraja-rajahan
Dalam falsafah Batak, dikenal konsep tentang ukuran seorang pemimpin.
Anak Ni Raja adalah mereka yang memperoleh kehormatan karena garis keturunan. Dalam konteks budaya, keturunan tetap menjadi bagian penting dari identitas dan penghormatan sosial.
Namun dalam kehidupan demokrasi modern, garis keturunan tidak cukup menjadi alasan seseorang memperoleh kepercayaan rakyat.
Ada konsep yang lebih tinggi, yaitu Na Pinaraja. Istilah ini menggambarkan seseorang yang “dirajakan” oleh masyarakat karena kualitas pribadi: integritas, kemampuan, pengalaman, kebijaksanaan, serta pengabdian nyata.
Pemimpin seperti inilah yang dihormati bukan karena asal-usulnya, tetapi karena karya dan manfaat yang diberikannya.
Sebaliknya, terdapat istilah Na Paraja-rajahan, yaitu mereka yang memperoleh kekuasaan melalui transaksi politik, politik uang, manipulasi kepentingan, atau penyalahgunaan jabatan. Model kepemimpinan seperti ini berisiko melahirkan pemerintahan yang jauh dari nilai pelayanan publik.
Kepemimpinan adalah Amanah, Bukan Kekuasaan
Jika pemikiran Abraham Kuyper dipertemukan dengan falsafah Batak, keduanya memiliki titik temu yang kuat: kepemimpinan adalah amanah moral untuk melayani masyarakat.
Kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kehidupan yang lebih baik.
Karena itu, siapa pun putra daerah yang bercita-cita menjadi Bupati di kawasan Danau Toba harus mempersiapkan diri sebagai Na Pinaraja. Jalan menuju kepemimpinan tidak boleh ditempuh melalui politik uang atau transaksi kepentingan, tetapi melalui pendidikan, pengalaman, kemampuan memahami persoalan rakyat, keberanian mengambil keputusan, serta rekam jejak pelayanan.
Apabila suatu saat lahir seorang Bupati dari kalangan Putra Sinaga, keberhasilannya tidak boleh hanya diukur dari asal marganya. Ukuran sejatinya adalah apakah ia mampu menjadi Na Pinaraja—pemimpin yang dipercaya rakyat, memimpin dengan integritas, mengelola anugerah Supervulkan Toba secara bijaksana, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Batak serta seluruh warga Kawasan Danau Toba.
Pada akhirnya, warisan terbesar Abraham Kuyper bukan sekadar teori politik atau keagamaan, melainkan pesan bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Kepemimpinan sejati adalah ketika kekuasaan berubah menjadi pelayanan bagi sesama. ***
