DHARMASRAYA JAYA POS – Acara Perayaan Syukuran Hari Ulang Tahun ke-23 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Kebumen, Kamis (22/06/2023) berlangsung meriah dan sukses.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Dewan Penasehat Apkasi, Muhammad Tito Karnavian, Gubernur Jawa Tengah juga sebagai Anggota Dewan Pembina APKASI, Ganjar Pranowo, Sekretaris Jenderal Apkasi, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, Bupati Kebumen, Selaku Tuan Rumah Perayaan HUT Apkasi ke-23 Tahun 2023 beserta undangan lainya.
Dalam sambutannya, Ketua Apkasi yang sekaligus sebagai Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan memberikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, yang telah hadir memenuhi undangan. Serta selalu mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Apkasi.
Kata Sutan Riska, di usia ke-23 ini, Apkasi berupaya keras untuk terus memfasilitasi peningkatan kapasitas anggotanya di segala bidang. Kepuasan anggota dalam menerima layanan. Baik dalam mendesiminasi informasi kebijakan pemerintah maupun melakukan advokasi terhadap perundang-undangan yang berhubungan dengan pemerintahan daerah, merupakan tujuan utama dari dibentuknya organisasi ini pada tahun 2000 lalu.
Tentu dalam perjalanannya, dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya tak jarang Apkasi mendapatkan hambatan dan rintangan. Namun di bawah bimbingan dan arahan Kementerian Dalam Negeri, Apkasi pada akhirnya dapat melewati hambatan dan rintangan tersebut.
Terlebih lagi saat ini, di bawah kepemimpinan Kementerian Dalam Negeri, Tito Karnavian yang telah memberikan perhatian khusus kepada Apkasi untuk terus berkembang sebagai mitra strategis Pemerintah. Untuk itu, selagi lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Dalam Negeri.
Selain itu, Sutan Riska juga menyinggung permasalahan tentang Pemilu Serentak yang selanjutnya diikuti dengan Pilkada Serentak. Tujuan menyerentakkan Pemilu dan Pilkada pada tahun yang sama adalah untuk menghemat penggunaan uang negara sehingga hasil penghematan tersebut dapat digunakan untuk program program lain yang dapat memajukan kesejahteraan rakyat.
Di samping itu, Pemilu dan Pilkada serentak diharapkan dapat mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat.
Begitu juga dengan penambahan dana dari Pusat melalui DAU dan DAK, Pemerintah daerah perlu memiliki sumber lain untuk pembangunan, yaitu melalui investasi.
Investasi ke daerah menjadi salah satu alternatif untuk membangkitkan kembali perekonomian di daerah. Hal ini, sejalan dengan arahan Bapak Presiden RI dan Bapak Menteri yang menekankan pentingnya investasi sebagai salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023,” katanya lagi.
Sedangkan menurut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian juga menyinggung soal Pilkada Serentak 2024. Ia sangat memahami ada kegalauan di hati para kepala daerah terkait masa jabatan. Untuk itu ia mengingatkan bahwa spirit dari pilkada serentak ini adalah adanya semangat keserentakan agar dimudahkan sinkronisasi antara pusat dan daerah.
Menteri Dalam Dalam Negeri mengakui menjelang pilkada serentak tahun depan, memunculkan konsekuensi adanya Pejabat atau PJS untuk mengisi kekosongan para kepala daerah yang habis masa baktinya.
Menteri juga mengingatkan esensi otonomi daerah bukan hanya pemekaran wilayah namun bagaimana daerah bisa melaksanakan wewenang yang didelegasikan dari pusat.
Kemandirian fiskal ini, lanjut Tito, menjadi tantangan bagi para kepala daerah. Kuncinya adalah bagaimana menerapkan strategi meningkatkan pendapatan asli daerah dan menghemat anggaran dengan prinsip efektif-efisien serta tepat sasaran. Khusus strategi meningkatkan PAD ini, Tito menggarisbawahi agar para kepala daerah bisa menghidupkan sektor swasta dan UMKM.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbagi pengalaman dengan bupati se-Indonesia. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antar organisasi pemerintahan, baik di pemprov, pemda, atau kolaborasi keduanya. Hal ini penting untuk mewujudkan harmonisasi daerah. Dia pun memberikan semangat bersama jajaran Jawa Tengah selama dua periode ini.
Menurutnya, usia 23 Tahun Apkasi merupakan momen krusial bagi pengelola daerah untuk menciptakan harmonisasi. Salah satunya, setelah pergantian kepemimpinan atau kepengurusan usai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Dengan sinkronisasi dan harmonisasi yang berjalan baik di pemerintahan, kata Ganjar, pengelola daerah akan tahu program-program prioritas yang penting dijalankan, sampai ke tingkat kelurahan hingga RT/RW.
Selain tahu, kata Ganjar, seluruh jajaran di bawah pengelola daerah juga akan menjalankan program-program tersebut secara bersama.
Ganjar berharap, sinkronisasi dan harmonisasi antar pengelola daerah, bisa mewujudkan kesejahteraan wilayah. Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
“Mudah-mudahan dari Apkasi yang sudah 23 tahun itu, betul-betul bisa menceritakan pengalaman-pengalaman baik dari Bupati, yang bisa menjadi kepala daerah itu betul-betul bisa mensejahterakan wilayahnya,” tutupnya. (BsC)
