Scroll untuk baca artikel
BeritaHeadlineHukum & Kriminal

Skandal PISEW Pulau Punjung: Proyek Rp500 Juta Diduga Sarat Politisasi dan Penyimpangan Teknis

148
×

Skandal PISEW Pulau Punjung: Proyek Rp500 Juta Diduga Sarat Politisasi dan Penyimpangan Teknis

Sebarkan artikel ini
Ket. Poto : Papan Merek Kegiatan Pengembangan Inspratruktur Ekonomi Wilayah.

DHARMASRAYA, JAYA POS – Proyek Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) 2024 di Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, menjadi pusat perhatian publik. Program bernilai Rp500 juta yang semestinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru diliputi kontroversi. Proyek ini diduga tidak hanya menyimpang secara teknis, tetapi juga digunakan sebagai alat politisasi, khususnya oleh Partai Amanat Nasional (PAN).

Keterlibatan Aktor Politik dan Keluhan Warga

Proyek yang dikelola oleh Kelompok Kerja Sama Antar Desa (KKAD) Saiyo Sakato dengan sasaran Nagari Sikabau dan Nagari Tebing Tinggi ini menuai kritik dari masyarakat. Beberapa warga menuding alokasi proyek lebih mengutamakan afiliasi politik dibandingkan kebutuhan riil masyarakat.

Kasimin, Ketua Kelompok Tani Karya Bakti Jorong Padang Sari, mengaku kecewa karena tidak dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan proyek.

“Karena saya bukan pendukung PAN, saya tidak dilibatkan,” keluh Kasimin. Ia menilai proyek ini lebih mengedepankan kepentingan politik dibandingkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Keluhan serupa juga disampaikan Sunarto, Ketua Gapoktan Jorong Bukit Mindawa. Ia mengungkapkan, pengerjaan rigid beton yang direncanakan sepanjang 400 meter per titik ternyata hanya direalisasikan sekitar 200 meter di Jorong Padang Sari.

“Papan proyek mencantumkan 227 meter, tetapi kenyataannya di lapangan terkesan hanya sekitar 200 meter. Selain itu, lokasi pengerjaan juga berbeda dari rencana awal,” ujar Sunarto.

Penyimpangan Teknis dan Minimnya Transparansi

Dugaan penyimpangan teknis mencakup pengerjaan rigid beton yang tidak sesuai standar. Elevasi antara as rigid dan bahu jalan yang seharusnya 40-60 cm ditemukan mendatar, sehingga tidak memenuhi spesifikasi teknis.

Minimnya transparansi administrasi juga menjadi sorotan. Kepala Jorong Padang Sari, Misyadi, mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses pelaksanaan maupun serah terima proyek.

“Saya hanya diberi informasi tentang dana PISEW, tetapi tidak tahu bagaimana administrasinya. Hingga saat ini, kami sebagai penerima manfaat tidak pernah menandatangani dokumen apapun,” ungkap Misyadi.

Desakan Investigasi

Masyarakat mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan ini. Mereka menuntut penggunaan anggaran Rp500 juta dilakukan secara transparan dan sesuai tujuan awal program.

“Proyek ini seharusnya memberdayakan masyarakat, bukan menjadi alat politik,” tegas Kasimin.

Kritik juga mengarah kepada PAN, yang disebut-sebut memiliki peran dominan dalam proyek ini. Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak DPD PAN Dharmasraya belum memberikan tanggapan, bahkan sulit dihubungi.

Pertaruhan Integritas Proyek Publik

Proyek PISEW 2024 di Pulau Punjung menjadi gambaran nyata konflik antara politik dan pembangunan. Apakah skandal ini akan terungkap atau hanya menjadi contoh lain dari pengelolaan anggaran yang tidak transparan? Publik menanti jawaban dan tindakan tegas dari pihak berwenang untuk mengembalikan kepercayaan terhadap program pembangunan berbasis masyarakat. (BsC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *