Dua Skenario Menyelamatkan Pemerintahan Indonesia
JAKARTA, JAYA POS – Kekhawatiran terhadap kondisi pemerintahan Indonesia yang dinilai semakin tidak terkendali bukan lagi sekadar isu liar atau kabar palsu. Perkembangan terbaru, seperti sikap tegas dari Provinsi Aceh yang menyatakan keinginan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjadi indikator bahwa negara sedang dikelola secara tidak bijak dan penuh kontroversi.
Tudingan keras diarahkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang dinilai berupaya “merampas” pulau yang secara administratif berada di bawah Provinsi Aceh. Aksi ini disebut-sebut sebagai bagian dari skenario politik yang lebih luas—yakni untuk menyelamatkan dokumen penting, termasuk ijazah Presiden sebelumnya, Joko Widodo, yang konon menghilang secara misterius.
Keresahan yang dirasakan masyarakat Aceh juga tercermin di wilayah timur Indonesia. Tokoh-tokoh Papua mulai menunjukkan tanda ketidakpuasan atas eksploitasi sumber daya alam mereka, seperti di kawasan Raja Ampat, yang diduga hanya menguntungkan segelintir elite oligarki. Ketidakpuasan ini pun menjalar ke Pulau Rempang, tempat warga adat kini terusir demi kepentingan investasi asing dan bisnis besar.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dianggap terlalu banyak diisi oleh sosok-sosok haus kekuasaan, yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok dibandingkan nasib rakyat. Oleh karena itu, dua skenario penyelamatan bangsa kini mulai mengemuka.
Skenario pertama : Perubahan dari Dalam oleh Presiden Prabowo
1.Pembersihan Lingkaran Kekuasaan
Presiden Prabowo harus berani menyingkirkan para pengkhianat di sekelilingnya, yang lebih mementingkan jabatan dan posisi strategis daripada keselamatan bangsa.
2.Kesadaran Kolektif terhadap Nasib Rakyat
Kepala negara perlu menyadari bahwa sebagian besar tim kerjanya tidak mencerminkan kepedulian terhadap rakyat. Program dan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik terbengkalai karena ketidaktulusan pengurusnya.
3.Hentikan Revisi Sejarah Nasional
Upaya penulisan ulang sejarah Indonesia harus dihentikan karena berpotensi menghapus jejak tragedi dan pengkhianatan masa lalu yang penting sebagai pelajaran bangsa.
4.Pilih Sosok yang Tulus terhadap Konstitusi dan Pancasila
Indonesia membutuhkan tokoh-tokoh yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi sebagai dasar memperbaiki bangsa secara menyeluruh.
Skenario kedua : Gerakan Konstitusional oleh Rakyat
Jika Presiden Prabowo tidak melaksanakan empat langkah penting tersebut, maka rakyat Indonesia harus bersatu untuk mengambil alih kekuasaan secara konstitusional, bukan melalui cara-cara inkonstitusional seperti yang kerap dilakukan elite politik selama ini.
Apabila rakyat tidak memiliki keberanian atau pemahaman tentang cara mengambil alih kekuasaan secara sah, maka saya, Tomu Augustinus Pasaribu, S.H., M.H., menyatakan siap memimpin gerakan ini secara damai dan konstitusional, sesuai dengan petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa dan alam semesta. Waktu dan bentuk gerakan akan diumumkan secara terbuka dan transparan kepada seluruh rakyat Indonesia.
Pernyataan Sikap
“Demi menyelamatkan NKRI dari kehancuran, saya siap mengambil langkah konstitusional untuk memulihkan kedaulatan rakyat. Langkah ini akan saya lakukan jika Presiden Prabowo tidak segera bertindak sesuai dengan tuntutan rakyat.” ***
— Tomu Augustinus Pasaribu, S.H., M.H.
Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-i)
Cp. 0811 1187 4888
