JAKARTA, JAYa POS – Gelombang unjuk rasa (unras) yang belakangan ini terjadi dan berujung kerusuhan telah menimbulkan kerugian besar, baik dari sisi kerusakan infrastruktur publik maupun gangguan terhadap ketertiban masyarakat. Menyikapi situasi ini, Indonesia Traffic Watch (ITW) mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan ruang ekspresi demokrasi yang tertib dan terorganisir, yang disebut sebagai “Panggung Demokrasi.”
Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, menegaskan bahwa peristiwa kerusuhan baru-baru ini harus menjadi momentum penting bagi pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta, untuk bertindak cepat dengan menyediakan lokasi khusus yang dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan tidak mengganggu aktivitas publik.
“Panggung demokrasi ini akan menjadi ruang khusus bagi kelompok masyarakat atau elemen sipil yang ingin menyuarakan pendapatnya, tanpa harus mengganggu ketertiban umum atau lalu lintas,” ujar Edison, Kamis (16/10).
Lebih lanjut, Edison menjelaskan bahwa di lokasi tersebut sebaiknya juga dihadirkan perwakilan dari pihak-pihak terkait, terutama yang menjadi sasaran tuntutan massa. Dengan begitu, proses penyampaian aspirasi tidak hanya berlangsung damai, tetapi juga lebih efektif dan solutif.
ITW menilai, kerusakan fasilitas umum dan kemacetan yang ditimbulkan akibat unras di jalan protokol selama ini telah menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Karena itu, penyiapan Panggung Demokrasi dianggap sebagai solusi konkret untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan ketertiban umum.
“Kita semua mendukung demokrasi, tapi demokrasi yang tidak mengorbankan hak masyarakat lainnya. Pemerintah harus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ruang demokrasi yang damai dan produktif,” tegas Edison.
ITW optimistis, jika Panggung Demokrasi diwujudkan dengan keseriusan, maka unjuk rasa bisa berlangsung lebih kondusif, terarah, dan tetap menghormati hak-hak masyarakat luas, terutama terkait kelancaran lalu lintas dan kenyamanan publik.
“Masyarakat sudah terlalu sering mengalami keresahan saat unras berlangsung. Sudah saatnya pemerintah hadir dengan solusi,” pungkasnya.
Konsep Panggung Demokrasi ini diharapkan menjadi terobosan baru dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif namun tetap menjaga keamanan dan keteraturan di ruang publik. ***
