SAMOSIR, JAYA POS — Pencabutan izin PT Toba Pulp Lestari (TPL) menandai sebuah titik balik penting dalam sejarah pengelolaan hutan di Tanah Batak dan bentang alam Tapanuli Raya. Keputusan ini patut diapresiasi sebagai langkah korektif negara terhadap praktik kehutanan industri yang selama puluhan tahun menuai kontroversi. Namun, di balik euforia penutupan tersebut, pertanyaan mendasar justru mengemuka: apakah negara sungguh siap menanggung tanggung jawab ekologis dan sosial yang ditinggalkan, atau hanya mengganti aktor lama dengan wajah baru tanpa perubahan paradigma?
Pencabutan izin PT TPL merupakan pengakuan implisit bahwa telah terjadi persoalan serius dan sistemik dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di kawasan penyangga Danau Toba dan wilayah Tapanuli Raya. Selama hampir empat dekade, model industri kehutanan berbasis monokultur eucalyptus telah meninggalkan jejak panjang kerusakan: fragmentasi hutan, melemahnya daerah aliran sungai, meningkatnya risiko banjir dan longsor, serta konflik agraria berkepanjangan dengan masyarakat adat.
Namun demikian, pencabutan izin, betapapun strategisnya, bukanlah penyelesaian akhir. Ia baru langkah awal dari proses panjang pemulihan. Sejarah kebijakan sumber daya alam Indonesia mengajarkan satu pelajaran penting: negara kerap berhenti pada keputusan administratif, tanpa tindak lanjut yang konkret di lapangan.
Hari ini, pertanyaan utama bukan lagi mengapa PT TPL ditutup, melainkan apakah negara sungguh siap bertanggung jawab atas luka ekologis dan sosial yang telah terjadi.
Ambiguitas Kebijakan Pasca-Pencabutan
Langkah pencabutan izin PT TPL tidak sepenuhnya tegas. Setelah izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dicabut, muncul pernyataan bahwa perusahaan masih dimungkinkan melakukan aktivitas tertentu dalam masa transisi. Ambiguitas ini menimbulkan kebingungan publik sekaligus memperkuat kesan bahwa negara belum sepenuhnya memutus relasi dengan model pengelolaan lama.
Kegelisahan masyarakat semakin menguat ketika muncul wacana pengalihan pengelolaan kawasan bekas PT TPL kepada Badan Pengelola Investasi Danantara. Alih-alih menenangkan, wacana ini justru memantik kekhawatiran baru: pencabutan izin dikhawatirkan hanya menjadi pergeseran aktor dalam kerangka ekstraktivisme yang sama, bukan perubahan arah kebijakan.
Jika benar demikian, maka penutupan PT TPL berisiko menjadi kosmetik politik semata—tanpa makna ekologis yang substansial.
Pelajaran Mahal dari Pulau Samosir
Pulau Samosir memberi contoh konkret bagaimana negara kerap hadir kuat di atas kertas, tetapi lemah di lapangan. Kawasan bekas PT Indo Rayon Utama (IIU) berubah status menjadi hutan lindung sejak izinnya berakhir pada 2003. Namun perubahan status tersebut tidak pernah diikuti dengan rencana pemulihan ekosistem yang terukur, pengawasan kawasan yang memadai, maupun pelibatan masyarakat adat sebagai subjek pengelolaan.
Akibatnya, kawasan terus dirambah, fungsi ekologis menurun, dan konflik laten tetap membara. Negara seolah pergi setelah izin berakhir, meninggalkan masyarakat dan alam untuk menanggung dampaknya sendiri.
Jika pola ini kembali terulang di kawasan bekas PT TPL, maka pencabutan izin hanya akan menjadi catatan administratif tanpa arti bagi keberlanjutan lingkungan.
Penutupan PT TPL menegaskan bahwa pemerintah menilai perusahaan tidak mematuhi ketentuan lingkungan hidup dan kehutanan. Namun negara tidak boleh berhenti pada penilaian terhadap korporasi semata. Model pengelolaan tersebut lahir, tumbuh, dan bertahan karena legitimasi kebijakan negara sendiri.
Dengan kata lain, krisis ekologis di Tapanuli Raya bukan semata kegagalan perusahaan, melainkan juga kegagalan tata kelola.
Karena itu, desakan masyarakat sipil—mulai dari organisasi adat, gereja, akademisi, hingga korban bencana—agar pencabutan izin diikuti pemulihan ekologis dan pengakuan hak masyarakat, seharusnya dibaca sebagai koreksi kebijakan, bukan gangguan terhadap pembangunan. Tuntutan ini justru mengingatkan negara pada mandat konstitusionalnya: melindungi lingkungan hidup dan menjamin kesejahteraan rakyat.
Ancaman Kembalinya Ekstraktivisme
Penolakan berbagai kelompok masyarakat terhadap rencana pengalihan kawasan kepada Danantara menyampaikan pesan tegas: pergantian pengelola tanpa perubahan paradigma hanya akan melahirkan ekstraktivisme dengan wajah baru.
Pengalaman berbagai wilayah pasca-konsesi menunjukkan bahwa tanpa agenda pemulihan lingkungan dan keadilan sosial, kawasan eks-izin justru rawan menjadi ruang konflik baru atau lahan terlantar. Di sinilah negara diuji—bukan hanya sebagai pemilik kewenangan, tetapi sebagai pengelola amanah publik.
Peran Masyarakat Adat dan Gereja
Dalam situasi ini, masyarakat adat dan institusi keagamaan tampil sebagai suara moral sekaligus ekologis. Sikap gereja yang menyatakan kesiapan terlibat dalam pemulihan lingkungan, serta tuntutan pengembalian tanah adat, menegaskan bahwa persoalan hutan tidak bisa dipisahkan dari dimensi sosial dan spiritual.
Selama ini, masyarakat adat terbukti mampu menjaga hutan secara berkelanjutan. Mengabaikan mereka berarti mengabaikan solusi yang telah tersedia sejak lama.
Penutupan PT TPL membuka peluang koreksi besar dalam pengelolaan hutan Indonesia. Setidaknya, empat langkah mendesak perlu segera dilakukan:
- Pemulihan Ekosistem Berbasis Lanskap
- Reboisasi harus dilakukan secara serius dan ilmiah, bukan sekadar penanaman simbolik, dengan prioritas wilayah hulu sungai dan daerah rawan bencana.
- Pengakuan dan Pengembalian Wilayah Adat
- Penyelesaian konflik agraria harus dipercepat. Hutan adat bukan hanya fondasi keberlanjutan ekologis, tetapi juga mandat konstitusional.
Pertanggungjawaban Hukum Korporasi
Pencabutan izin tidak boleh berhenti pada administrasi. PT TPL wajib dimintai pertanggungjawaban perdata dan pidana atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Proses pasca-izin harus melibatkan masyarakat, akademisi, gereja, dan korban bencana sebagai subjek utama kebijakan, bukan sekadar pelengkap.
Pulau Samosir telah memberi pelajaran mahal: ketika negara absen setelah izin berakhir, alam dan masyarakat membayar harga yang sangat tinggi.
Penutupan PT TPL adalah langkah awal. Namun keberpihakan negara baru benar-benar teruji dari apa yang dilakukan setelahnya. Jika negara kembali berhenti pada keputusan administratif, maka Tapanuli Raya dan Danau Toba hanya tinggal menunggu krisis berikutnya.
Sebaliknya, bila negara berani mengubah paradigma dan menempatkan pemulihan lingkungan serta keadilan sosial sebagai prioritas, pencabutan izin PT TPL dapat menjadi titik balik penting dalam sejarah pengelolaan hutan Indonesia.***
Oleh: Dr. Wilmar Eliaser Simandjorang, Dipl.Ec., M.Si
Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia / Penggiat Lingkungan
