PADEGLANG, JAYAPOS – Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus, HMI, GMNI, PMII dan IMM nekat melakukan aksi bentangkan spanduk bertuliskan anggaran Covid 19 harus transfaran di depan kantor Bupati Pandeglang Kamis ( 23/4/2020 ).
Aksi ini mereka lakukan lantaran waktu lalu saat audensi ke beberapa OPD mempertanyakan anggaran yang begitu besarnya penanggulangan Covid 19 di Kabupaten Pandeglang tidak mendapatkan jawaban yang di harapakan, malahan Bupati terkesan marah – marah seperti di kabarkan pemberitaan media online waktu lalu.
Hadi Setiawan dari HMI “Cipayung Pandeglang sudah komitmen mengawal tuntas khawatir ada nya penyelewengan anggaran covid-19 yang di manfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan adanya beberapa bantuan dari Pusat, Provinsi dan swasta termasuk dari Pemkab.
Lebih dari beberapa tahun Cipayung plus berperan aktif mengawal di Kabupaten Pandeglang. Hal ini dibuktikan dengan berperan aktif mengawal segala kebijakan pemintah daerah dalam bentuk apapun.
Ciri-ciri pemerintahan yang baik (good goverment) salah satunya ialah adanya partisipasi aktif dari masyarakatnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 101 tahun 2000 pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima seluruh masyarakat.
Di perjelas TB.Muhammad Afandi GMNI, tentu saja setiap tindakan yang dilakukan oleh siapapun ada konsekuensi yang harus diterima. Begitupun, dengan para Pimpinan OPD yang lalai dan menjalankan amanat konstitusi NKRI. Maka, kami dari Cipayung plus dengan senantiasa mengarap rahmat dan ridho Allah Subhanahu Wata A’la. Dengan ini menyatakan:
- Meminta kepada Bupati & Wakil Bupati Kab. Pandeglang untuk lebih serius dalam penanganan pemutusan mataranati covid-19 di Kabupaten P
- Meminta kepada Bupati & Wakil Bupati Kab. Pandeglang untuk lebih serius dan selektif dalam menempatkan pimpinan dibawah satuan kerjanya dan membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka menciptakan good goverment dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang.
- Mengingatkan kepada seluruh pegawai ASN dan Pimpinan OPD se-Kabupaten Pandeglang agar sesuai dengan prinsip dan Peraturan Pemerintah (PP) 101 tahun 2000 serta perundang-undangan yang berlaku (menegakan supremasi hukum.
- Meminta kejelasan pengalokasian anggaran dan realisasinya ke penanganan covid-19
- Mendorong agar pihak legislatif untuk segera membuat PANSUS dalam pengawasan anggaran Covid-19 di Kabupaten P
Demikian pernyataan Cipayung bersatu. Kiranya dapat ditanggapi dengan serius oleh pemangku kebijakan (Pemkab Pandeglang), Pungkasnya. ( NA2 )
