DHARMASRAYA JAYA POS – Kucuran dana Desa di Sumbar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Dharmasraya Hasto Kuncoro menggelar bimbingan teknis (Bimtek) tentang pengelolaan keuangan bagi aparatur kecamatan dan aparatur Nagari se-Kabupaten Dharmasraya digelar pada Aula DPMD setempat Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, Senin –Rabu (20/23- 02/2023).
Giat bimtek dilangsungkan hadir para wali nagari, turut diundang seluruh unsur terkait dalam pengelolaan Keuangan di nagari yang terdiri dari camat, kasi kecamatan, sekretaris nagari, kaur keuangan dan kaur perencanaan di seluruh nagari se Kabupaten Dharmasraya.
Menurut sumber informasi kepada awak media baru ini, kucuran dana desa tahap satu sebagian besar di Ranah Cati Nan Tigo sudah cair melalui rekening nagari masing-masing nagari.
Disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Dharmasraya Hasto Kuncoro, berdasarkan dengan hal tersebut maka pentingnya bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan nagari tersebut, paparnya.
“Rasa syukurnya dana desa untuk tahap pertama ini sebagian besar sudah cair melalui rekening nagari masing-masing, sehingga nagari bisa merealisasikan sesegera mungkin program programnya kerja yang akan dilakukan, sesuai aturan yang ada. Menurutnya masyarakat pun dapat langsung merasakan program tersebut,” ucap Hasto Kuncoro saat acara bimtek berlangsung.
Hasto Kuncoro juga mengatakan begitu pentingnya kegiatan bimtek pengelolaan keuangan nagari tersebut, dimana sebelum nagari mengelola keuangan untuk kegiatan di negarinya masing masing, agar sama sama dapat mencegah terjadinya kekeliruan dalam pengelolaan keuangan nagari itu sendiri, tambahnya.
“Kita lakukan bimtek tentang pengelolaan keuangan nagari ini digelar, supaya nagari sebelum mengelola keuangan untuk kegiatan nagari sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, juga mencegah terjadinya kekeliruan dalam pengelolaan keuangan nagari itu sendiri,” jelas Kadis PMD itu.
Selain dari itu, bimtek tentang pengelolaan keuangan nagari tersebut supaya menghasilkan asas pengelolaan keuangan nagari yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin, tuturnya. (BsC)
