PESISIR SELATAN, JAPOS.CO – Dalam langkah tegas menjaga stabilitas keuangan nasional, Presiden Prabowo Subianto minggu lalu menginstruksikan seluruh lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan penghematan anggaran. Instruksi tersebut, yang dituangkan dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, telah langsung direspons oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) melalui serangkaian langkah inovatif.
Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Mawardi Roska, penghematan harus dimulai dari hal-hal yang sederhana namun memiliki dampak signifikan.
“Penghematan harus dimulai dari penggunaan listrik, air, kertas, dan alat tulis kantor (ATK) secara lebih efisien, agar instruksi pemerintah segera direalisasikan dalam aksi nyata,” ujarnya, Kamis (6/02) di ruang kerjanya.
Sebagai bagian dari upaya efisiensi, Kepala Perpustakaan dan Arsip (Perpusda) Pessel periode 2017-2021, Maros, menghimbau para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
“Digitalisasi surat menyurat dan pengelolaan arsip melalui TIK bukan hanya menekan penggunaan kertas, tetapi juga membuka peluang efisiensi lebih besar di berbagai lini operasional,” tambahnya.
Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Pesisir Selatan, Intan Novia Atma Nanda, mengungkapkan bahwa besaran pemangkasan anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Begitu petunjuk teknis dari Kemendagri terbit, kami akan langsung menindaklanjutinya,” jelas Intan.
Lebih lanjut, Staf Ahli Bupati bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan mengungkapkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan telah menerima rincian revisi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp895,3 miliar. Rincian tersebut mencakup:
Dukungan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK): Rp10,3 miliar
Bidang Pendidikan: Rp84,2 miliar
Bidang Kesehatan: Rp32,8 miliar
Bidang Pekerjaan Umum: nihil
Dengan demikian, sisa DAU bebas mencapai Rp767,8 miliar, menandakan tantangan tersendiri dalam pembiayaan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah.
Pengamat kebijakan publik, Epaldi Bahar, melihat kondisi keuangan nasional yang ketat sebagai momentum untuk berinovasi.
“Keterbatasan dana tidak semestinya menghambat kemajuan daerah. Hambatan tersebut harus dijadikan peluang untuk berinovasi dengan semangat dan kreativitas mencari solusi terbaik,” ujar Epaldi.
Sementara itu, mantan Ketua KPUD Pessel periode 2014-2024 optimis bahwa kemajuan Kabupaten Pesisir Selatan akan terwujud melalui kolaborasi semua pihak, terutama di bawah kepemimpinan Bupati terpilih Hendrajoni dan Wakil Bupati Risnaldi.
“Dukungan menyeluruh dari masyarakat dan aparat pemerintah sangat penting untuk mewujudkan Pessel yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Instruksi Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya efisiensi anggaran, serta respons cepat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, mencerminkan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan keuangan di tahun 2025.
Langkah-langkah inovatif dan penghematan sederhana yang diterapkan di Pessel diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengoptimalkan penggunaan APBN dan APBD, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. (BsC)
