MOJOKERTO, JAYA POS – Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus memacu pembangunan infrastruktur strategis guna mendukung konektivitas wilayah dan memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sejumlah proyek jalan dan jembatan kini mulai dikebut pelaksanaannya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan memanfaatkan anggaran dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.
Fokus pembangunan infrastruktur tersebut tersebar di berbagai wilayah strategis, antara lain Jembatan Talonbrak di Kecamatan Dawarblandong, Jembatan Suwideng di Kecamatan Trowulan, Jembatan Sumberjati di Kecamatan Jatirejo, Jembatan Lebaksono di Kecamatan Pungging, serta Jembatan Jurang di Desa Purwojati, Kecamatan Ngoro.
Khusus Jembatan Talonbrak, pendanaannya berasal dari APBD murni tahun 2025. Sementara proyek lainnya didanai melalui P-APBD Kabupaten Mojokerto 2025.
Jembatan Jurang di Desa Purwojati sendiri dibangun dengan ukuran lebar 6 meter dan panjang 12 meter, dengan nilai kontrak sebesar Rp2,5 miliar. Proyek ini ditargetkan rampung dalam waktu 180 hari kalender sesuai kontrak kerja.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Rynaldi Rizal Sabirin, melalui Kepala Bidang Bina Marga, Hendri Surya, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini merupakan bagian dari program prioritas daerah untuk mendukung mobilitas dan aksesibilitas masyarakat.
“Kami telah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur prioritas, termasuk peningkatan jalan dan pembangunan jembatan di beberapa titik penting. Seperti Jembatan Lebaksono, Jurang, Sumberjati, dan Suwideng. Kami juga telah berkoordinasi dengan Satlantas Polres Mojokerto, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perumahan Rakyat untuk mengatur lalu lintas selama masa konstruksi,” ujar Hendri.
Ia mengimbau kepada masyarakat dan pengguna jalan yang terdampak untuk mengikuti rambu petunjuk dan menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan guna kelancaran lalu lintas selama pembangunan berlangsung.
Terkait keberadaan jembatan darurat di sekitar proyek Jembatan Jurang, Hendri menegaskan bahwa pembangunan jembatan sementara tersebut bukan bagian dari program resmi Pemkab Mojokerto.
“Dalam rapat koordinasi bersama Dishub, Satlantas Sektor Ngoro, Sekretaris Desa Lolawang, dan Kepala Desa Purwojati, telah diputuskan untuk tidak membangun jembatan darurat karena kondisi medan tidak memungkinkan. Kedalaman jurang yang ekstrem serta minimnya aliran air membuat pembangunan jembatan darurat terlalu berisiko,” jelasnya.
Jika ada jembatan darurat yang berdiri saat ini, lanjutnya, maka itu bukan berasal dari Dinas PUPR atau bagian dari proyek resmi pemerintah daerah.
Dengan gencarnya pembangunan ini, Pemkab Mojokerto berharap infrastruktur yang dibangun dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. (Ad)
